Begitu juga jika ada indikasi keterlibatan aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu dalam mendukung salah satu pihak, tindakan cepat dan tegas harus dilakukan untuk menjaga kredibilitas lembaga.
4. Edukasi Publik
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan. Edukasi tentang pentingnya menolak politik uang dan memahami hak-hak mereka sebagai pemilih harus digencarkan melalui kampanye yang kreatif dan mudah dipahami.
Misalnya, kampanye kreatif melalui media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tentang bahaya politik uang atau pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan karena tekanan atau iming-iming hadiah.Â
Program ini harus mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemilih pemula hingga kelompok rentan yang sering menjadi target manipulasi politik.
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Setiap proses dalam Pilkada harus dievaluasi secara mendalam untuk mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki.    Bawaslu   dan KPU harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, termasuk dalam hal transparansi pelaporan hasil evaluasi tersebut kepada publik.
Misalnya, jika ditemukan kasus DPT bermasalah, segera lakukan perbaikan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memastikan data valid.Â
Begitu juga dengan pelanggaran yang terjadi selama kampanye atau penghitungan suara, setiap temuan harus didokumentasikan dan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.
Integritas adalah Kunci Masa Depan Demokrasi
Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Jika Bawaslu dan KPU gagal menjalankan tugasnya dengan baik, dampaknya akan sangat luas. Ketidakpercayaan masyarakat bisa berujung pada delegitimasi pemerintahan yang terpilih, bahkan memicu instabilitas politik.
Sebaliknya, jika kedua lembaga ini mampu bekerja dengan penuh integritas, hasilnya akan sangat positif. Demokrasi akan semakin kokoh, dan masyarakat akan merasa bahwa suara mereka benar-benar dihargai.
