Setiap kali isu kenaikan tarif pajak mencuat, keresahan masyarakat selalu menjadi pemandangan yang tidak terhindarkan. Sebagai rakyat biasa, kita sering kali merasa kebijakan semacam ini lebih menyerupai hukuman dibandingkan solusi. Pertanyaannya, apakah menaikkan pajak benar-benar menjadi langkah terbaik untuk menyelamatkan keuangan negara? Atau ada pilihan lain yang lebih masuk akal, seperti memangkas gaji dan tunjangan pejabat yang begitu tinggi?
Ketimpangan yang Terlihat Jelas
Mari kita lihat realitasnya. Di Indonesia, gaji pejabat negara bukan hanya terdiri dari gaji pokok, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai tunjangan. Mulai dari tunjangan transportasi, perumahan, representasi, hingga fasilitas pribadi lainnya. Tidak jarang kita mendengar berita tentang pejabat yang menikmati mobil dinas mewah, rumah dinas megah, hingga perjalanan dinas ke luar negeri yang memakan biaya fantastis.
Sementara itu, rakyat kecil, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, terus bergulat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat pajak yang semakin tinggi. Apakah ini adil? Sebuah survei dari Transparency International bahkan menunjukkan bahwa salah satu ciri negara dengan tata kelola keuangan buruk adalah gaya hidup pejabat yang berlebihan. Hal ini seakan menjadi paradoks ketika anggaran negara justru diambil dari pajak rakyat kecil, tetapi manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang di atas.
Dampak Nyata Kenaikan Pajak bagi Masyarakat
Kenaikan tarif pajak bukan sekadar angka di atas kertas. Ia memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika pajak pada kebutuhan dasar seperti bahan bakar, listrik, atau makanan dinaikkan, harga barang dan jasa ikut melonjak. Yang paling terpukul tentu saja kelompok berpenghasilan rendah, yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari.
Sebagai contoh, bayangkan seorang pekerja harian dengan penghasilan Rp2 juta per bulan. Ketika harga sembako naik 10% karena pajak, kemampuan belanjanya otomatis berkurang. Bagi orang seperti ini, kenaikan pajak bukan hanya persoalan angka, tetapi soal bertahan hidup.
Sebaliknya, kelompok berpenghasilan tinggi atau pejabat yang memiliki gaji dan tunjangan besar tidak akan terlalu terpengaruh. Mereka memiliki cukup ruang untuk menyesuaikan pengeluaran. Ini menambah jurang ketimpangan yang sudah lebar, menjadikan si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin.
Gaji Pejabat Apakah Sudah Proposional?
Di sisi lain, mari kita lihat gaji pejabat. Berdasarkan data yang pernah dipublikasikan, gaji pokok seorang pejabat tinggi negara di Indonesia bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ini belum termasuk tunjangan lain yang jika dijumlahkan, nilainya bisa berkali lipat dari gaji pokok. Bahkan, menurut laporan dari Global Wealth Report, gaji pejabat di Indonesia tergolong besar dibandingkan dengan rata-rata pendapatan nasional per kapita.
