Konflik kepentingan politik yang sering muncul di kabinet berbasis koalisi juga berdampak pada efektivitas pemerintahan. Contohnya adalah tarik-menarik kepentingan antarmenteri yang berasal dari partai berbeda, yang kadang memperlambat proses pengambilan keputusan. Dengan kabinet zaken, pemerintah dapat bergerak lebih cepat dan efisien karena keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh dinamika politik internal.
3. Kebijakan yang Lebih Berorientasi pada Rakyat
Dengan kabinet zaken, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih berpihak pada rakyat. Mengapa demikian? Karena setiap menteri akan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, dengan fokus pada pencapaian hasil terbaik bagi masyarakat, bukan hanya demi menjaga loyalitas politik. Misalnya, dalam sektor kesehatan, seorang ahli medis yang ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan akan lebih memahami bagaimana menangani pandemi, meningkatkan akses layanan kesehatan, hingga memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Hal-hal semacam ini tentu akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Tantangan Implementasi Kabinet Zaken
Meskipun kabinet zaken menawarkan banyak keuntungan, implementasinya di Indonesia tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi oleh Prabowo jika ingin benar-benar membentuk kabinet semacam ini.
1. Resistensi dari Partai Politik
Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari partai politik. Sistem politik di Indonesia masih sangat tergantung pada koalisi antarpartai. Partai-partai politik biasanya mengharapkan "jatah" menteri sebagai bentuk imbalan atas dukungan mereka dalam pemilu. Jika Prabowo membentuk kabinet zaken, besar kemungkinan ia akan menghadapi penolakan dari partai-partai koalisi yang merasa kepentingannya tidak terwakili. Situasi ini bisa memperlemah dukungan di parlemen, yang pada akhirnya menghambat proses legislasi dan implementasi kebijakan.
2. Kesulitan dalam Menyeimbangkan Kepentingan
Menjalankan kabinet zaken bukan berarti bisa sepenuhnya mengesampingkan politik. Prabowo harus pandai dalam menyeimbangkan antara keahlian teknis dan kebutuhan politik. Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yang rumit, dan tanpa dukungan politik yang cukup kuat, pemerintah bisa kesulitan menjalankan program-programnya. Oleh karena itu, kabinet zaken perlu diimbangi dengan strategi politik yang cermat agar tetap dapat bekerja secara efektif.
3. Kemampuan Beradaptasi dengan Realitas Sosial
Para teknokrat yang memimpin kabinet zaken mungkin memiliki keahlian di bidangnya, tetapi mereka juga harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial dan budaya di Indonesia. Kondisi di lapangan, terutama di daerah-daerah terpencil, sering kali berbeda jauh dengan teori-teori yang dipelajari di akademisi. Menteri-menteri dalam kabinet zaken harus bisa memahami konteks lokal dan menjembatani antara ilmu pengetahuan yang mereka miliki dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
