Terendus, bahwa pejabat Pemkab Bandung dan para Camat bertamasya ke Hongkong. Ini merupakan kasus fenomena gunung es dilautan bagi Indonesia. Katakan saja kasus memalukan ini berada dipuncak gunung es permasalahan daerah diseluruh Indonesia.
Alasan yang dibuat oleh pejabat Pemkab Bandung Asisten I Bidang Pemerintahan Yudi Haryanto dan Kabag Setda Kab.Bandung Asep Kusumah bersama para Camat se Kabupaten Bandung, adalah sebagai kunjungan kerja ke Surabaya. Akan tetapi, tujuan ke Surabaya itu adalah merupakan tipu-tipu mereka sebagai rombongan saja, padahal tujuan utama mereka adalah bertamasya ke Hongkong selama lima hari. Ini sudah merupakan bentuk "PENIPUAN PEJABAT DAERAH" kepada masyarakatnya (Manipulasi Kunjungan Kerja). Apalagi mereka merupakan Kepala Daerah tingkat Kecamatan serta pejabat teras Pemkab Bandung adalah sangat tidak pantas melakukan penipuan kepada masyarakat yang tadinya sebagai Kunjungan Kerja ke Surabaya lantas tiba-tiba berubah menjadi tamasya-ria ke Hongkong. Lalu ada apa sebenarnya mereka ke Hongkong itu ? Semua orang tahu bahwa di Hongkong hanya ada judi, pelesiran, maksiat dan belanja konsumtif. Dari 31 Camat yang ada di Kabupaten Bandung, hanya 5 orang Camat yang tidak ikut ke Hongkong. Pejabat daerah tingkat Kecamatan seperti ini, sangat berbahaya bagi sebuah Pemerintahan Kabupaten, karena SDM Camat seperti ini tidak siap untuk melayani masyarakatnya. Terbukti semua nomor telepon beberapa Kecamatan (022-5940517; 022-5940822; 022-5893520; 022-5893325) di Kabupaten Bandung tidak ada yang mengangkatnya disaat jam kerja.
Bupati Kabupaten Bandung Dadang M Naser, seharusnya menindak tegas dan keras para pejabat Pemda Kab.Bandung Asisten I Bidang Pemerintahan Yudi Haryanto dan Kabag Setda Kab.Bandung Asep Kusumah serta para Camat yang telah melakukan manipulasi kunjungan kerja ke Surabaya menjadi tamasya-ria ke Hongkong. Selanjutnya, dari mana sumber dana tamasya ke Hongkong itu ? Adakah keberangkatan mereka menggunakan dana yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat, lalu dimanipulasi ?
Para pejabat bermoral buruk dan bejat seperti diatas, masih sangat banyak di tingkat Kecamatan, apalagi pada tingkat Desa diseluruh Indonesia. Oleh karena itu, alangkah sangat berbahayanya jika Pemerintah Pusat merealisasikan bantuan Rp. 1 M s/d 1,5 M ke pada setiap Desa. Akan dipastikan dana-dana pembangunan yang masuk ke desa-desa akan dimanipulasi dengan rakusnya oleh para Kades dan Camat model akhlak buruk seperti diatas dan tujuan bantuan pembangunan Desa tidak akan sampai secara mulus dalam kualitas fisiknya yang sesuai. Banyak kalangan masyarakat sebenarnya berharap dana-dana bantuan pembangunan Desa jangan dahulu direalisasikan oleh Pemerintah Pusat sebelum SDM Kades dan Camat diperbaiki akhlaknya serta sistem monitoring pengawasan proyeknya diperketat. (Francius Matu)