Tulisan yang berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" yang dituliskan oleh Kompasianer baru masuk tertanggal 16 Januari 2015 memakai nama Sawito Kartowibowo dan membuat tulisannya tersebut pada 17 Januari 2015. Tulisan tersebut mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, bahkan Hasto Kristyanto (HK) sebagai Plt. Sekjen DPP-PDIP mengakui dan membenarkan bahwa tulisan pada Kompasiana itu adalah informasi yang berasal dari dirinya sendiri yang ditulis satu hari setelah penetapan tersangka dari KPK terhadap BG. Sangat banyak kalangan yang meragukan kebenaran isi tulisan tersebut.
Mengapa Hasto Kristyanto sebagai Plt. Sekjen DPP-PDIP (sebagai politisi petinggi Partai) menggunakan nama Sawito Kartowibowo kalaulah informasi HK mengandung kebenaran yang prima, lalu mengapa tulisan tersebut dimuat pada media Kompasiana dengan nama samaran pula dengan Sawito Kartowibowo, dan bukan sekaligus menjadi laporan pengaduan pribadi Hasto Kristyanto  kepada Kepolisian RI atas pelanggaran Abraham Samad (AS) ? Dari sini kita bisa mengambil opini, bahwa HK masih sangat ragu dengan informasinya sendiri dan ingin melebarkan target cuatannya untuk mengundang opini publik terlebih dahulu dalam rangka menekan opini negatif yang sedang menerpa diri Budi Gunawan sikesayangan Ibunda PDIP sebagai tuduhan polisi gendut manipulasi. Lucunya info keburukan Abraham Samad ini belum dikonsultasikan kepada Megawati sebagai Ketum PDIP. Artinya HK dengan menggunakan media Kompasiana menginginkan untung-untungan agar info yang ada ditangannya bisa meledak bombastis atau tidak dan ternyata memang meledak sehingga upaya kriminalisasi para komisioner KPK bisa lebih mencapai sasaran target dan selanjutnya laporannya memiliki daya tarik tersendiri bagi aparat penegak hukum terutama Kepolisian RI yang sedang berseteru dengan KPK. Semua orang sekarang mempertanyakan siapakah penulis bernama Sawito Kartowibowo (SK) itu dan kalaulah isi tulisan itu sebagai info sebenarnya dari HK, mengapa HK tidak memakai namanya sendiri agar info tersebut lebih bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Didalam tulisan SK dikatakan pada alinea pertama bahwa "Dalam satu minggu ini adalah hari-hari yang berat bagi Jokowi, di satu sisi ia ditekan oleh Kubu Megawati untuk memunculkan Komjen Budi Gunawan, di sisi lain ia juga masuk dalam jebakan Samad. Sementara saat ini panggung Megawati berhasil diselesaikan oleh Jokowi, sementara panggung Samad dalam menggempur Jokowi belum berhenti. Jelas sudah, Samad berhasil memenangkan pertarungannya pada Jumat, 16 Januari 2019 dimana Jokowi mengambil jalan tengah, memberikan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri pada Komjen Badrodin Haiti, sementara Komjen Budi Gunawan diserahkan Jokowi pada KPK untuk menyelesaikan tugasnya."
Perhatikan tertulis Jum'at 16 Januari 2019 yang seharusnya Jum'at 16 Januari 2015 sangat terlihat isi tulisan dibuat sangat gegabah asal-asalan tanpa pemeriksaan yang teliti. Malah Hasto Kristyanto menyatakan dalam tulisan itu bahwa Presiden Jokowi mendapat tekanan sangat berat dari Megawati dan kubunya dalam pemaksaan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kaplori. Artinya bahwa Megawatilah yang dominan memaksakan kehendak agar BG menjadi calon tunggal Kapolri dan Presiden Jokowi tidak bisa menolak (ini merupakan kelemahan Jokowi sebagai seorang Presiden). Disini HK membenarkan dan mengungkap dominansi Megawati SP terhadap Presiden Jokowi. Pada alinea ini juga HK ingin membenturkan AS dengan Jokowi yang dikatakan sebagai "....sementara panggung Samad dalam menggempur Jokowi belum berhenti..... Samad berhasil memenangkan pertarungan pada Jum'at 16 Januari 2019"(lucu sekali seharusnya 16 Januari 2015) Dalam hal ini HK menginginkan adanya citra dari publik bahwa Samad begitu dendamnya kepada Jokowi dan BG. Bagaimana mungkin seorang AS bisa menggunakan KPK dan tim Komisionernya untuk membalas dendam kepada Jokowi dan BG karena tidak bisa menjadi wakil Presiden. Ini sebagai argumentasi HK yang kekanakan.
Dikatakan HK melalui tulisan SK pada pertemuan dua petinggi PDIP, Februari 2014 "Pada pertemuan pertama ada dua orang Petinggi PDIP senior, dan Petinggi PDIP yunior yang diajak Samad bertemu, di sebuah tempat mewah, sebuah Apartemen di depan sebuah Mall dan Pusat Perbelanjaan Pacific Place" yang berlokasi di Sudirman Central Business. Dalam pertemuan itu, pihak Samad nyenggol soal "Emir Moeis" ini harus juga dibuka ke publik, kenapa dalam pertemuan ini, Emir Moeis dibuka dan jadi pembahasan Samad kepada dua petinggi PDIP itu? Kata Samad : Saya akan bantu kalau ada kasus seperti Emir Moeis.....kan sudah dibantu hukumannya tidak berat ?" Apakah mungkin AS bisa turut campur dalam keputusan vonis Hakim pada sidang Tipikor ? Rasanya tidak mungkin dengan kerasnya pengawasan melekat pada setiap individu personil KPK. Lalu siapa dua petinggi PDIP yang dikatakan HK itu ? Belum pernah diungkap oleh HK bahkan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang Komisi III Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (4/2/2015). HK pun tidak mampu memperlihatkan gambar video pertemuan AS dengan dua petinggi PDIP serta gambar AS yang memakai penutup mulut dan topi hitam. Dari wawancara para wartawan media, tidak ada satupun petinggi PDIP yang mengaku pernah ada melakukan pertemuan dengan Abraham Samad seperti yang dikatakan Hasto Kristyanto malah HK sendiri tidak berani mengatakan nama petinggi senior dan junior PDIP tersebut. Disini HK sangat terlihat kerdil dalam perpolitikan, dan dia hanya menjadi alat permainan untuk kepentingan orang lain.
Penegasan Hasto Kristyanto menjawab pertanyaan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, yang menyatakan PDIP tidak pernah membuat komitmen untuk mengusung Ketua KPK Abraham Samad sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2014 adalah menguatkan kebohongan Hasto Kristyanto bahwa Abraham Samad lah yang meminta-minta untuk dijadikan sebagai Wapresnya Jokowi sehingga ada enam kali pertemuan rahasia antara AS dengan dua petinggi PDIP termasuk HK sendiri didalamnya. Alangkah bodohnya AS jika AS memaksakan diri ingin sekali menjadi Wapres-nya Jokowi padahal PDIP tidak memiliki komitmen untuk mengusung Abraham Samad sebagai calon Wapres, sedangkan perbuatan itu adalah diharamkan dalam pelaksanaan jabatan di KPK. Sekarang tinggal AS untuk mengadukan HK ke Polisi karena telah memfitnah secara keji dirinya. Alangkah sangat memalukan, jika PDIP masih mempertahankan Hasto Kristyanto sebagai Plt. Sekjen DPP-PDIP. (Francius Matu)