Pada saat kampanye Pilpres 2014 dahulu, Jokowi menjanjikan akan membentuk sebuah Kabinet jika dia terpilih nantinya dengan Kabinet yang ramping terdiri dari para professional sehingga bisa disebut dengan Zaken Kabinet. Kursi Kabinet tidak akan dibagikan kepada para tokoh partai pendukung. Selanjutnya Jokowi berjanji tidak akan menaikkan harga BBM serta memberantas para mafia, dan tidak akan menambah hutang negara. Beberapa janji inilah yang membuat harapan besar dari rakyat kepada Jokowi. Kenyataannya sebaliknya, janji tinggal janji, harapan tinggal harapan. Setelah Jokowi bisa menjadi Presiden, Kabinet Kerja yang dibentuk dengan sangat transaksional bersama para partai pendukung sehingga bukan Kabinet ramping, tapi Kabinet gendut memplesetkan kata professional dengan orang-orang professional partai. Bahkan BBM dicabut subsidinya sehingga harga BBM berbagai jenis menjadi naik cukup tinggi mendekati harga BBM yang dijual SPBU asing yang mengakibatkan dampak domino dimana seluruh harga kebutuhan hidup rakyat Indonesia menjadi sangat mahal. Memang PT. Petral dibubarkan, akan tetapi para tokoh mafia Migas tidak pernah tersentuh, malah mereka masih berkuasa pada beberapa perdagangan BBM untuk kebutuhan Indonesia. Hutang Negara semakin bertambah besar dengan banyaknya pinjaman kepada beberapa Bank Internasional dan malah telah ditanda tangani pinjaman baru yang cukup besar kepada Negara China RRC.
Dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan KORUPSI, Jokowi sangat konyol malah KPK digantung mengambang dengan membiarkan kriminalisasi kepada para pengurus inti KPK sehingga KPK berjalan terseok seok sampai hari ini. Bahkan ada upaya konspirasi yang dijalankan oleh PDIP partainya pemerintah Jokowi untuk merevisi UU KPK yang RUU-nya berisi perlemahan KPK. Pada sisi lain, Kepolisian RI masih saja dikuasai oleh para petinggi yang bermasalah seperti Wakapolri yang dijabat oleh Budi Goenawan. Kalaulah PDIP mau merevisi UU KPK dan memberi jangka waktu pembubaran KPK sampai 12 tahun kedepan, seharusnya Kepolisian RI sudah secepatnya harus serius dibenahi kearah Kepolisian yang baik dan benar serta professional yang berisi SDM para Polisi yang tidak terlibat berbagai kasus masa lalu. Seharusnya sudah terlihat penegakan hukum yang ditangani oleh Kepolisian RI adalah penegakan hukum yang berlandaskan dengan nilai nilai yang berkeadilan.
Masalah lingkungan seperti asap di Riau, Jambi dan Kalimantan, memang ada upaya pemadaman titik api, akan tetapi tidak terlihat adanya upaya massal dan maksimal dari Pemerintah Pusat dan daerah untuk menuntaskan titik api dan asap ini. Kemudian, penuntutan kepada para perusahaan pembakar hutan yang juga melibatkan kepemimpinan Pemda setempat tidak dibongkar secara sungguh sungguh.
Dengan kata lain, kepemimpinan Jokowi dan JK menampakkan kegagalan yang nyata.
Pada sisi lain Jokowi mungkin tidak akan pernah bisa memenuhi sebagian dari janjinya seperti :
      1.Menurunkan pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Bantuan dana Rp10 juta per tahun untuk UMKM/koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
- Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa.
- Layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat.
- Mewujudkan pendidikan seluruh warga negara termasuk anak petani, nelayan, butuh termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar.
- Menyejahterakan kehidupan petani.
- Mempermudah nelayan mendapatkan Solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus.
- Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah.
- Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu.
- Mewujudkan tol laut Aceh-Papua.
- Membeli kembali Indosat.
- Pertumbuhan ekonomi Nasional mencapai 7% (mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 5%).
- Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur.
- Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan tenaga pengajar yang punya kemampuan merata diseluruh Nusantara.
- Berkomitmen akan menghargai para tenaga ahli yang mengabdi untuk Indonesia dengan meningkatkan gaji serta memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia.
- Drone untuk ketahanan nasional.
- Memperkuat KPK (meningkatkan anggarannya 10x lipat, menambah jumlah penyidik, regulasi).
- Penerapan e-Government.
- Akan membongkar kasus terkait BLBI.
Memang dalam setahun ini, tentu belum bisa dirasakan semua yang dijanjikan, akan tetapi seharusnya arah kinerja Kabinet Kerja sudah memiliki program kerja yang bisa untuk memenuhi semua janji tersebut. Pada kenyataannya, seluruh rakyat tidak melihat selama setahun ini adanya kehendak dari Jokowi untuk memenuhi seluruh janji janji tersebut. (Francius Matu)
Â