Selama ini saya menyimak saja gebrakan Rizal Ramli untuk tidak menyetujui pembelian pesawat A350 XWB sebanyak 30 unit dengan kisaran harga perunitnya antara Rp. 3,3 Triliun s/d Rp. 4,5 Triliun. Awal pelantikan Rizal Ramli, dia sudah memberi masukan kepada Presiden Jokowi dan Tim Menteri Kerja untuk melakukan pembatalan pembelian pesawat terbang untuk PT. Garuda Indonesia Tbk. yang akan membebani Negara sejumlah total ±Rp. 120 Triliun. Hal ini dilakukan Rizal Ramli karena mayoritas pesawat baru tersebut akan digunakan pada jalur Jakarta-Eropa dan Jakarta-Amerika yang rata-rata tingkat keterisian penumpangnya hanya 30 persen dan ini merupakan jalur yang dipastikan rugi. Kenapa jalur rugi malah kita membeli banyak pesawat baru yang akan bisa membangkrutkan PT.Garuda Indonesia TBK. inilah alasan yang disampaikan Rizal Ramli untuk menyelamatkan keuangan Negara dan memperkecil beban hutang luar negeri Indonesia.
Memang jabatan yang diemban Rizal Ramli bukan membawahi langsung Kementerian BUMN yang dikomandoi Rini Soemarno, bahkan Rini merasa wewenangnya dicampuri oleh Menko Kemaritiman dan Sumberdaya yang membawahi Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, bukan masalah ini urusan anda dan itu urusan saya. Rizal Ramli tidak menyetujui pembelian pesawat baru itu, karena ada keterkaitan dengan layak atau tidak layaknya pembelian pesawat itu, karena tidak akan bisa menguntungkan bahkan banyak Maskapai penerbangan di ASEAN pada jalur yang sama mereka mengalami kerugian. Para Menko dibawah Presiden Jokowi adalah sebuah sistem yang saling terkait satu sama lainnya. Akan sangat salah jika Rizal Ramli menyetujui perizinan pesawat baru yang diketahui investasi pesawat tersebut serta operasionalnya adalah merugikan. Artinya Menko yang lain melakukan keputusan ngawur maka Menko yang dipimpin Rizal Ramli ikut-ikutan ngawur juga dan inilah yang tidak disepakati oleh Rizal Ramli. Walaupun diketahui dalam rencana pembelian pesawat A350 XWB digunakan pinjaman sebesar 44,5 Miliar dollar AS dari China Aviation Bank dan itu akhirnya akan menjadi beban hutang Negara juga.
Kesepakatan ngawur persetujuan pembelian pesawat baru untuk PT. Garuda Indonesia Tbk. dari Kementerian BUMN dengan Menko Perekonomian sebelum Rizal Ramli masuk Kabinet Kerja, dan mendengar ketidak setujuan Rizal Ramli, membuat Rini Soemarno berang dengan mengatakan : “BUMN itu (PT.Garuda Indonesia) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," tegas Rini. Dikutip Antara, Kamis (13/8/2015)”. Pernyataan Rini ini sangat salah, karena semua Kemenko didalam sebuah Kabinet adalah sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain. Seharusnya Rini berterima kasih kepada niat baik Rizal Ramli yang telah memberi masukan untuk menyelamatkan keuangan Negara dan memperkecil hutang Negara didalam kondisi Indonesia yang kesulitan dana.
Kita berharap kepada Kabinet Kerja Jokowi, agar terwujud sebuah sinergi yang saling mengkokohkan untuk menuju Indonesia yang mandiri kedepan. Kita harapkan tidak ada lagi sekat pola pikir pada masing-masing Menteri, ini urusan saya dan kamu jangan urus urusan saya, urus saja bidang kamu. Inilah sekat sangat dungu yang harus segera dihilangkan didalam Kabinet Kerja. (Fransius Matu)
