Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Gede Pangrango telah memasuki tahap pembebasan lahan. Perusahaan telah menjamin keamanan proses pengeboran. "Kami sedang dalam tahap musyawarah harga tanah dengan masyarakat. Saat ini kami sedang mengecek dokumen kepemilikan lahan," kata Direktur Manajemen Proyek PT Daya Mas Geopatra Pangrango, Yunis Abdul Latif, pada hari Rabu (29/11). Ia mengatakan proses pembebasan lahan ini melibatkan TNI, Polri, kepala desa, dan pemerintah daerah Cianjur. Para pemangku kepentingan ini akan membantu dalam proses pembebasan lahan. "Lahan tersebut akan digunakan sebagai jalan penghubung antara jalan Cibuntu dan jalan Pasir Cina dan membuka akses," kata Yunis.
Selain itu, lokasi pengeboran panas bumi terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Luas lahannya antara 4 hingga 5 hektar. "Pembebasan lahan akan selesai dalam dua bulan dan infrastruktur dalam lima bulan. Tahun depan kita sudah bisa mulai melakukan pengeboran,' jelas Younis. Younis memastikan bahwa proses pengeboran panas bumi tidak akan mempengaruhi aktivitas gunung berapi atau patahan Kugenang. Hal ini karena pengeboran hanya sedalam 2,7 km. "Gempa bumi biasanya terjadi di kedalaman 10 km di bawah permukaan, sehingga pengeboran panas bumi tidak akan memicu gempa bumi," kata Younis.
Younis juga menyatakan bahwa tidak banyak air yang dibutuhkan untuk operasi pengeboran. Air hanya dibutuhkan selama 15 hari terakhir. "Dalam proses produksi, kami tidak menggunakan air, justru kami mengeluarkan air," kata Younis. Sebelumnya, proses pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) ini sempat menuai polemik. Warga sempat menolaknya. Menurut warga, proyek panas bumi itu mengancam tempat tinggal mereka. Mulai dari hilangnya sumber air yang menjadi kebutuhan warga, hingga terkikisnya lahan garapan untuk berkebun.
