Ironis rasanya melihat oknum-oknum pejabat negara yang setiap hari perilakunya semakin menjadi-jadi. Padahal mereka seharusnya mampu menjadi penyalur aspirasi rakyat serta dapat mengurus permasalahan negara yang semakin terpuruk agar dapat bangkit dari suramnya masa depan. Seperti yang kita ketahui, para pelaku tersebut adalah orang-orang yang berpendidikan, namun tak jarang perilaku mereka lebih buruk daripada orang yang tidak berpendidikan. Gelar Sarjana bahkan Profesor sekalipun berani untuk melakukan perbuatan yang dianggap tidak sepantasnya dilakukan orang yang mengerti akan pendidikan. Kita Tidak perlu jauh-jauh mencari bagaimanakah contoh perilaku tersebut, karena di negara ini sudah banyak sekali terjadi. Diawali dari tindakan korupsi yang dilakuakan oleh para penguasa negara kita di zaman orde lama, kasus pajak Gayus Tambunan, serta kasus yang baru-baru ini sedang diselidiki yaitu kasus Wisma Atlet yang melibatkan bendahara Partai Demokrat Nazarudin hingga menyeret nama artis serta politikus cantik bernama Angelina Sondakh.
Siapakah yang salah?
Jika sudah menjadi begini, siapakah yang patut dipersalahkan? apakah memang karena kualitas pendidikan sudah tidak menanamkan nilai-nilai moral, ataukah karena pada dasarnya lembaga-lembaga pendidikan sudah terkontaminasi oleh oknum-oknum politik yang berambisi untuk mencapai tujuan kepentingan sendiri atau kelompok saja? Padahal Jika dilihat dari sudut pandang yang menyatakan bahwa para pelaku politik sebenarnya adalah hasil dari sistem pendidikan nasional, sebaiknyamereka harus mampu memberikan suri tauladan yang bisa jadi panutan generasi muda.
Kedua pertanyaan tersebut dapat kita benarkan jawabannya sesuai dengan kenyataan yang dapat kita lihat dan rasakan sendiri, karena pada zaman sekarang nilai-nilai moral sudah jarang sekali ditanamkan di lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dari maraknya kasus-kasus yang melanda para remaja terutama anak sekolah, misalnya tindakan yang kriminal dan Anarkis, misalnya membolos, tawuran, mencuri, bahkan menggunakan obat-obatan terlarang sekalipun banyak sekali terjadi di negara ini.
Campur Tangan Politik dalam Dunia Pendidikan
Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh Keputusan-keputusan atau kebijakan pemerintah yang didasarkan atas pertimbangan politik, serta dipengaruhi oleh faktor keuangan politik. Berbagai institusi pendidikan di masyarakat, dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Hal ini dapat kita lihat pada masa perubahan rezim orde baru ke reformasi kita dapat melihat adanya dampak perubahan politik terhadap sistem pendidikan, yaitu dengan diubahnya sistem pengelolaan pendidikan nasional dari paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini akan berkaitan dengan bagaimana mereka akan membawa arah pendidikan, apakah menginginkan negara ini maju dengan sumber daya manusia yang cerdas, mandiri kreatif, dan penuh inisiatif. Ataukah lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
Dari fakta-fakta dan kasus-kasus yang terjadi, dapat dikatakan bahwa pendidikan dan politik terdapat hubungan secara tidak langsung, jadi pendidikan tidak secara keseluruhan membentuk perilaku politik. Akan tetapi pendidikan memberikan dasar-dasar kepada calon perilaku politik. Jika dasar-dasarnya kokoh, maka akan lahir pelaku-pelaku yang baik. Sedangkan jika dasar-dasar yang diberikan oleh pendidikan jelek dan rapuh, maka besar kemungkinan akan muncul pelaku politik yang jelek dan rapuh.
Harapan
Mulai sekarang, untuk kita semua khususnya seluruh pejabat yang menduduki jabatan mencakup kepentingan khalayak ramai sebaiknya segera menghentikan segala bentuk petualangan mereka yang hanya ingin mengejar kepentingan pribadi atau kelompok sesaat dengan mengorbankan kepentingan negara. Marilah kita mengembankan tugas dengan baik sesuai dengan amanat masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab agar terciptanya tujuan bersama, sehinggagenerasi muda Indonesia memiliki panutan-panutan yang yang bisa diandalkan untuk membangun bangsa ini ke depan.
