PendahuluanÂ
Hukum dan peraturan merupakan fondasi yang krusial untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pengenalan terhadap pentingnya hukum dan peraturan sebaiknya dimulai sejak dini, khususnya di bangku sekolah dasar.
Pemahaman ini dapat ditanamkan melalui pendidikan kewarganegaraan, yang tidak hanya membantu membentuk karakter generasi muda, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, kebangsaan, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam pembelajaran ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Mereka diajarkan bahwa melanggar hukum atau peraturan tidak hanya berdampak negatif pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain dan lingkungan. Sebaliknya, ketaatan pada hukum menunjukkan sikap tanggung jawab dan kontribusi positif kepada masyarakat.
Pembahasan
Pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar bertujuan untuk memberikan siswa pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan kewarganegaraan yang fundamental. Melalui pelajaran PKN, siswa dikenalkan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya menjaga ketertiban, serta memahami peraturan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pembelajaran ini juga berfokus pada pengembangan karakter, seperti kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kepedulian sosial, yang diharapkan dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat (Hidayah, 2020).
Pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan peserta didik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta pemahaman mengenai peraturan hukum. Dalam proses ini, siswa belajar bahwa hukum tidak hanya berlaku di tingkat negara, tetapi juga dalam lingkungan pendidikan, sehingga membentuk karakter mereka menjadi individu yang taat pada norma dan aturan yang ada di sekitarnya (Nurgiansah, D. , 2021).
Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) dirancang untuk memperkenalkan siswa pada konsep norma, etika, dan hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dan hukum memainkan peran penting dalam menciptakan keteraturan sosial dengan memodifikasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Suhardi, 2020). Etika, sebagai cabang filsafat, membahas nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya (Theo, 2020).
Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menaati hukum sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya diajarkan teori hukum, tetapi juga dihadapkan pada nilai-nilai moral dan etika yang mendasari setiap peraturan dalam masyarakat. Ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan yang harus diikuti, melainkan sarana untuk menciptakan tatanan yang harmonis. Dengan demikian, PKN berperan dalam membentuk kesadaran bersama di kalangan warga negara untuk saling menghormati dan patuh pada hukum demi kesejahteraan bersama (Nurgiansah, D. , 2021).
Guru PKN memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa melalui pembelajaran yang menekankan pemahaman konstitusi, sistem peradilan, dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, siswa diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, serta pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam hukum (Anggraeni, Dewi, 2024). Pendekatan yang interaktif dan aplikatif membantu siswa tidak hanya memahami aspek teoritis, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata. Hal ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen penting untuk menciptakan generasi muda yang memiliki integritas dan kesadaran hukum yang tinggi (Rahmawati, 2022).
Melalui pendidikan kewarganegaraan (PKN), siswa diperkenalkan pada konsep dasar hukum, seperti aturan, norma, dan sanksi yang memiliki relevansi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan ini membantu siswa memahami posisi mereka sebagai warga negara, serta mengenal struktur dan sistem politik, pemerintahan, dan masyarakat yang ideal (Sulaiman, 2023). Internalisasi hukum dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan, penghormatan terhadap hak orang lain, serta penerapan prinsip-prinsip demokrasi (Esha, 2023).
Penegakan hukum dalam konteks nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, pendidikan hukum bagi generasi muda sangatlah esensial. Pendidikan ini menjadi fondasi dalam membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai hukum dan keadilan. Penerapan konsep penegakan hukum yang adil menjadi semakin relevan di tengah tantangan globalisasi yang kompleks, yang sering kali membawa pengaruh yang dapat mengancam stabilitas hukum dan norma yang berlaku di suatu negara (Ulfa, 2021). Untuk itu, generasi muda perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kesadaran generasi muda tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem hukum dapat meningkat, membentuk sikap yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan memahami pentingnya hukum dalam menjaga kedamaian dan keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya bertujuan untuk membangun pemahaman teknis tentang hukum, tetapi juga untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya kontribusi individu dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan beradab (Belladonna dan Anggraina, 2019).
Kesadaran generasi muda terhadap peran serta tanggung jawab mereka dalam menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin sangat penting. Ini akan membentuk sikap bertanggung jawab dan menyadarkan mereka akan krusialnya hukum dalam menciptakan kedamaian dan keadilan sosial. Pendidikan hukum bukan sekadar memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai kontribusi mereka dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan teratur (Nurjannah, 2022).
