Menakar Produk Indonesia dalam Perdagangan Bebas Asia Tenggara 2015
(AFTA 2015)
PRAKATA
Khawatir, adalah satu kata yang menggambarkan keterlibatan Indonesia dalam kawasan perdagangan bebas AFTA 2015 tahun mendatang. Kekhawatiran ini bukanlah tanpa alasan, sebab perekonomian Indonesia kini sedang meradang. Meradang karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun dari tahun sebelumnya (6,3% tahun 2012 dan 5,8% tahun 2013) diiringi oleh meningkatnya angka kemiskinan (11,47% tahun 2012) dan pengangguran (6,25% pada Agustus 2013) serta kurs rupiah terhadap dolar yang makin melambung tinggi (Rp 11.610,- pada akhir bulan Februari). Dalam kondisi meradang ini, Indonesia harus merevitalisasi semua struktur tubuhnya baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik agar mampu menerjang arus liberalisasi ekonomi global ini dalam kurun waktu 1 tahun.
Arus liberalisasi ekonomi global yang disepakati sebagai persetujuan untuk meningkatkan perekonomian negara ASEAN, sesungguhnya merupakan peluang besar untuk Indonesia mencengkram peluang investasi yang lebih besar melalui jalur perdagangan bebas. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama ekonomi regional negara anggota ASEAN yang terhimpun dalam kawasan perdagangan bebas AFTA 2015 (ASEAN Free Trade Area 2015) memberikan peluang besar untuk meng-go internasional-kan produk Indonesia melalui jalur perdagangan regional. Keterlibatan Indonesia ini dimulai sejak Assosiation of Southeast Asian Nations (ASEAN) kembali mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-4 pada tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura. Pada KTT ke-4 ASEAN tersebut, para anggota ASEAN sepakat untuk memanfaatkan kawasan strategis ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia dalam kawasan perdagangan bebas bagi negara anggota ASEAN. Kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) dikenalkan berupa persetujuan untuk meningkatkan perekonomian negara ASEAN melalui kerja sama ekonomi ASEAN (Framework Aggrement on Exchanging ASEAN Economic Coorporation/FAEAEC).
Konferensi yang diprakarsai oleh 6 negara anggota ASEAN Original Signatories of CEPT AFTA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) tersebut tidak hanya melahirkan persetujuan pembentukan AFTA yang belangsung selama 10 tahun (1993-2002), tapi juga membentuk Dewan AFTA yang diperuntukkan untuk mengawasi, mengkoordinasi, dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). CEPT yang berlaku sejak 1 Januari 1993 merupakan skema untuk mewujudkan AFTA dengan penurunan tarif bea impor 0%-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan non tarif lainnya. CEPT ini akan mengatur rincian tentang cakupan dan mekanisme pelaksanaan AFTA.
DULU (1993-2002), Indonesia saat itu dinilai sebagai pangsa pasar strategis untuk terlibat dalam kawasan perdagangan bebas. Hal tersebut diyakini karena secara geografis maupun demografi, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan 5 kerabatnya dalam area perdagangan regional tersebut. Barang tentu, keterlibatan Indonesia dalam kawasan perdagangan bebas ini akan membuka keran keuntungan dan potensi investasi besar bukan hanya bagi Indonesia semata, namun juga bagi negara pengekspor komoditas unggulan kerabatnya untuk dapat memperluas area perdagangan dan meningkatkan peluang investasi sehingga produknya ‘laris manis’ dipasaran.
Terlebih Indonesia saat itu sempat mengalami swasembada pangan pada tahun 1980-an, artinya komoditas yang masuk dalam sensitive list ini dapat menjadi benih komoditas potensial untuk disebarkan pada area pasar yang lebih luas dengan keuntungan signifikan bagi negara produsen (Indonesia) maupun negara konsumen (Anggota ASEAN) karena adanya kebijakan penghapusan hambatan tarif dan hambatan non tarif (Skema CEPT) bagi negara-negara anggota ASEAN.
Pertumbuhan ekonomi, pembangunan inrastruktur, dan peningkatan produksi sektor pertanian Indonesia yang kala itu dinilai cukup pesat dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1993-1996 berkisar antara 7%-8%, kemudian terjun bebas dalam krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Krisis ekonomi memutarbalikkan keadaan ekonomi, sosial dan politik Indonesia yang ditandai dengan melemahnya kurs rupiah terhadap dollar dan drastisnya penurunan pendapatan perkapita Indonesia sehingga saat itu sejumlah pabrik dan industri memilih gulung tikar dan pengangguranpun merajalela. Tantangan globalisasi bagi pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat berat sejak terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan karena telah menghancurkan landasan atau fundamental ekonomi nasional.
KINI (2003-2014) dan NANTI (AFTA 2015) Bukan mau bersikap pesimis, tapi dengan realitas kondisi perekonomian Indonesia yang masih meradang, keterlibatan Indonesia dalam AFTA 2015 mendatang sangat rentan terhadap manipulasi liberalisasi ekonomi. Sebab, keterlibatan Indonesia dalam AFTA dianggap sebagai tindakan pengkarbitan yang memaksa negara ini dari segi ekonomi, sosial, politik yang masih mengikuti arus globalisasi dunia dan belum mampu menciptakan ekonomi basis negeri. Indonesia yang terkenal sebagai negara agraris justru jauh-jauh mendatangkan beras dari Vietnam, bawang putih dan gandum dari Thailand, Sapi dari Australia, dan berbagai produk asing dengan kualitas sedikit lebih baik dari produk lokal, namun dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini yang mendorong masyarakat condong menggunakan produk asing ketimbang menggunakan produk yang dihasilkan dari tanah airnya sendiri.
Kekhawatiran ini kian rumit ketika masyarakat Indonesia bukan hanya akan menghadapi AFTA pada tahun 2015, tetapi juga akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015. Pemerintah Indonesia seperti kuda pacu yang harus dipecut untuk bergerak. Minimnya persiapan Indonesia dalam meghadapi AFTA dinilai banyak kalangan masih menjadi beban berat bagi Indonesia untuk terlibat dalam AFTA 2015. Pada AFTA 2015, sistem perdagangan bebas bukan hanya menyangkut aliran bebas barang dan jasa, tetapi juga menyangkut aliran bebas investasi, modal, dan tenaga kerja terampil yang minimal memiliki standar kualifikasi setara dengan negara anggota ASEAN lainnya. Artinya, semua orang dalam kawasan free trade area ini dapat leluasa memasuki bursa kerja Indonesia, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai penjenjangan kualifikasi dan komperensi tenaga kerja dengan mempertimbangkan mutu pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang seharusnya dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum masuknya Indonesia dalam AFTA dan MEA 2015, justru baru akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang.
Bagai mengobati penyakit pada stadium 3. Tidak bermaksud berlebihan, namun, ini akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia, akibat kalah saing dengan Tenaga Kerja Asing. Terlebih Indonesia pada tahun 2020-2030, akan menyongsong Bonus Demografi dimana penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) pada tahun itu akan mencapai 70 persen, sementara 30 persen adalah penduduk non produktif. Hal tersebut merupakan peluang sangat signifikan, bilamana pemerintah mampu mengejar ketertinggalan peningkatan kualifikasi penduduk usia produktif yang akan memasuki bursa kerja regional mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, peningkatan modal dan investasi terutama peningkatan mutu kualifikasi SDM diharapkan menjadi fokus yang harus diutamakan. Tanpa adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,di masa itu Indonesia akan dibanjiri oleh penduduk yang tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dalam zona tenaga kerja bebas dan sempitnya lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia karena kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.
Kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap kesiapan Indonesia menyongsong AFTA 2015 agaknya dijadikan perhatian mendasar bagi pemerintah untuk melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia belum siap menghadapi AFTA 2015, jika tidak ada perbaikan mutu yang memadai. Pemerintah harus mampu menciptakan breakthrough, agar Indonesia tidak tergilas dalam liberalisasi perdagangan ini dan menjadi ‘mangsa empuk’ dalam pencaturan ekonomi global. Secara realita, kemandirian bangsa untuk memproduksi barang dan jasa masih belum mencapai inovasi yang signifikan, ditambah prestasi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menduduki peringkat 6 dari 10 negara anggota ASEAN yang siap menjadikan Indonesia dalam posisi skak mat. Dan, pendayagunaan produk-produk asing untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier yang masih teramat tinggi sangat bertentangan dengan prinsip ‘cintai produk lokal’ yang sering diorasikan oleh pemerintah.
