Komunikasi Politik dan Demokratisasi

KOMUNIKASI POLITIK DAN DEMOKRATISASI
Fitri Intan Julianti - Fikom Ubhara
Dosen pembimbing:
S. Mujab, S.Sos., M.I. kom

ABSTRAK
Komunikasi politik sangat penting dan krusial bagi demokratisasi. Dengan persaingan kepentingan para duta politik untuk mempengaruhi, memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Kajian yang menarik untuk membahas fenomena komunikasi politik, yaitu: fenomena komunikasi politik dalam sistem politik demokrasi yang melibatkan hubungan, kontrol dan perimbangan kekuasaan antara elit politik dan rakyat. Fenomena komunikasi politik dalam strategi kampanye pemilu melalui visi dan misi, serta program kampanye pemilu yang merespon keinginan, identifikasi masalah dan potensi masyarakat itu sendiri, berdasarkan hasil penelitian kampanye pemilu. Dinamika fenomena komunikasi politik semakin berkembang dengan dukungan dan kekuatan media massa untuk memaksa demokratisasi. Kata kunci:
komunikasi politik, kampanye, media, demokratisasi.

LATAR BELAKANG

Komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi dan adanya konflik kepentingan antara komunikator politik, sehingga elit (penguasa) dan masyarakat (diperintah) untuk mempengaruhi, menaklukkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. . Hal ini dipertegas oleh Muhtadi (2008) bahwa fenomena komunikasi politik dalam masyarakat merupakan bagian penting dari dinamika politik dimana komunikasi berjalan. Banyak pertanyaan yang dapat diajukan tentang hubungan antara komunikasi dan demokrasi. Namun, satu hal yang pasti, komunikasi seharusnya menentukan arah demokrasi. Karena komunikasi yang terbuka dapat mempercepat proses demokratisasi. Komunikasi dalam bidang masalah ini dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator (pengirim) ke komunikator (penerima). Pertanyaan yang dianggap sangat penting dari definisi komunikasi ini adalah bagaimana pengirim pesan memampatkan dan mengirim (encode) pesan dan bagaimana penerima pesan memahami (decode). Efisiensi (ekonomi) dan akurasi (akurasi) adalah tujuan yang dicapai dengan cara berpikir ini (Fiskhe, 1990).

TINJAUAN PUSTAKA
Komunikasi politik dan demokratisasi
* Komunikasi politik
Komunikasi politik merupakan ilmu atau kajian baru yang muncul di zaman modern; meskipun sebenarnya sudah ada peristiwa komunikasi politik sejak Perang Dunia Pertama (1914-1918). Komunikasi politik juga merupakan bidang atau disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku dan kegiatan komunikatif yang bersifat politis, memiliki konsekuensi politik, atau mempengaruhi perilaku politik (influence). Berdasarkan pengertian di atas, komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang menimbulkan efek dan konsekuensi atas tindakan politik aktual dan potensial. Secara umum, komunikasi politik sering dikaitkan dengan ujaran politik atau penyampaian pesan politik verbal dan nonverbal yang dapat mempengaruhi masyarakat dan pemerintah dalam suatu sistem politik.
* Demokratisasi
Demokratisasi adalah transisi menuju pemerintahan politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa dari sistem otoriter ke demokrasi penuh, dari sistem politik otoriter ke semi demokrasi, atau dari sistem politik semi otoriter ke demokrasi. Model demokratisasi yang berbeda digunakan untuk menjelaskan fenomena politik lainnya, seperti apakah suatu negara sedang berperang atau pertumbuhan ekonominya. Demokratisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain perkembangan ekonomi, sejarah dan masyarakat sipil. Hasil ideal dari demokratisasi adalah menjamin hak rakyat untuk memilih dan memilih dalam sistem politik negara.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ini adalah mengumpulkan informasi dari beberapa jurnal, buku dan referensi.

PEMBAHASAN
Demokratisasi yang berlangsung saat ini begitu kompleks karena melibatkan banyak elemen atau kelompok aktor politik, baik yang berasal dari elemen negara, pasar bebas maupun masyarakat sipil. Aktor politik yang muncul dari komponen pasar misalnya pengusaha, wartawan yang bekerja di organisasi media dan pengusaha. Sementara itu, aktor politik di berbagai lapisan masyarakat adalah para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), peneliti perguruan tinggi (guru dan mahasiswa) dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kemampuan berorganisasi. Kompleksitas demokrasi otomatis membutuhkan kompleksitas tersendiri dalam komunikasi, yang mudah dirasakan dalam pemilihan parlemen dan presiden. Cita-cita dalam demokrasi, terutama dalam pemilihan umum, adalah calon memberikan informasi yang lengkap kepada warga negara tentang dirinya, ideologi (prinsip) dan program politiknya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup. Dalam situasi seperti itu media massa memainkan peran yang begitu sentral. Media diharapkan tidak hanya memberitakan sengketa politik atau persaingan itu sendiri, tetapi media juga harus mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang aturan main dan aktor politik yang terlibat dalam perebutan jabatan. Komunikasi menjadi isu sentral tidak hanya bagi para ahli teori demokrasi yang tertarik dengan perkembangan wacana publik (debat) dan keadaan demokrasi, tetapi juga bagi pihak pragmatis (pengguna komunikasi), yaitu partai politik dan politisi.

KESIMPULAN
Kajian yang menarik untuk membahas fenomena komunikasi politik, yaitu:fenomena komunikasi politik dalam sistem politik demokrasi yang melibatkan hubungan, kontrol dan perimbangan kekuasaan antara elit politik dan rakyat. Komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi, dan ada konflik kepentingan antara alat komunikasi politik, yaitu. elit (penguasa) dan masyarakat (yang dikuasai), untuk mempengaruhi, menaklukkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. . Media diharapkan tidak hanya memberitakan sengketa politik atau persaingan itu sendiri, tetapi media juga harus mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang aturan main dan aktor politik yang terlibat dalam perebutan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo,M.( 2008).Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 

Affan Gahar.(2002).Politik Indonesia:transisi menuju demokrasi.Yogjakarta:pustaka plajar