(Ki-Ka) John Aryananda,Tjipta Lesmana,Dharmaningtyas,Lukas Hutagalung, dan Laksono Hari Wiwoho (Editor Megapolitan Kompas.com selaku Moderator) (Arsip Pribadi)
Pembangunan transportasi massal Jakarta Monorail masih mangkrak diberitakan. Timbul pertanyaan publik, sebenarnya niat mau dibangun monorel atau tidak. Permasalahan belum menemukan titik terang antara PT Jakarta Monorail dengan Pemprov DKI Jakarta. Intinya bisa dikatakan saling tegang antara pihak swasta dan pemerintah (Pemprov DKI Jakarta).
Persoalan Jakarta Monorail tidak bisa dipandang sebelah mata. Megaproyek transportasi massal tersebut harus diselesaikan secepatnya demi mengurai kemacetan yang kian menjadi di Jakarta. Warga Jakarta tentu menyambut baik adanya monorel sebagai transportasi alternatif menuju tempat tujuan.
Untuk menjawab rasa penasaran dan keingintahuan warga soal sepak terjang Jakarta Monorail, Kompasiana Nangkring bareng PT Jakarta Monorail mengangkat pembahasan hangat bertemakan, “Jakarta Monorail: Persoalan Infrastruktur atau Politik?” di Outback Steakhouse, Ground Floor, Kuningan City Mall, Jakarta (24/5/14). Sekitar 100 blogger Kompasiana—Kompasianer—hadir memenuhi tempat acara.
[caption id="attachment_327816" align="aligncenter" width="553" caption="Registrasi acara (Arsip Pribadi)"]
[caption id="attachment_327817" align="aligncenter" width="575" caption="Kompasianer menyimak pembahasan (Arsip Pribadi)"]
Integrasi transportasi
Pertumbuhan ibu kota Jakarta terus meningkat drastis dari waktu ke waktu sejalan dengan bertambahnya tingkat kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan yang berlebih menjadi faktor meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi menuju tempat tujuan, terutama jam-jam kerja.
Lokasi tempat kerja yang strategis dan mampu dijangkau dengan moda transportasi, seperti kereta maupun bus transjakarta bisa menghindari diri dari kemacetan. Melihat fenomena yang terjadi, monorel amat diperlukan sebagai daya tarik warga untuk beralih ke transportasi massal serta mengurangi kemacetan.
Oleh karena itu, pembangunan Jakarta Monorail menjadi tanggungjawab bersama dengan pihak-pihak terkait. John Aryananda (Direktur Utama PT Jakarta Monorail) mengatakan di sudut kota harus ada integrasi transportasi publik. Hal tersebut menjadi tanggungjawab Pemprov DKI Jakarta yang disinergikan dengan Kementerian Perhubungan dan koridor mana yang bisa bekerja sama dengan pihak swasta.
[caption id="attachment_327818" align="aligncenter" width="359" caption="(Kiri) John Aryananda (Arsip Pribadi)"]
