Kurangnya Memahami Peran Sila Kelima dan Juga Pentingnya Mengajarkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini

Keadilan Sosial merupakan sila ke-5 dari Pancasila. Berbicara tentang keadilan sosial, pertanyaan yang sering muncul yaitu apa arti keadilan sosial itu? Dan apakah keadilan sosial sudah terwujud di Indonesia? Dalam banyak kasus, ketidakadilan terhadap rakyat kecil sering terjadi. Sementara para pejabat yang memiliki kekuasaan seakan tak tersentuh oleh hukum.

Pernahkah kalian mendengar kasus nenek yang mencuri tiga batang kayu harus terjerat hukum dan mendekam dibalik dinginnya jeruji besi dalam beberapa bulan , sementara para penguasa yang terjerat kasus korupsi yang mencuri uang rakyat miliyaran hingga triliunan rupiah mendapatkan hukuman yang hampir sama dengan kasus nenek tersebut. Apakah itu yang disebut sebagai keadilan sosial yang diterapkan dari sila ke-5 Pancasila di Indonesia? 

Belum lagi akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali para penguasa memanfaatkan situasi dimasa pandemi pada saat ini dengan melakukan penggelapan dana bansos masyarakat. Belum lagi problem pencairan bansos yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. 

Bulan lalu sempat beredar berita dugaan korupsi bansos bagi 250 warga miskin di dinas sosial kabupaten Bireuen. Dari berita itu banyak sekali menyita perhatian publik karena kasus tersebut dihentikan oleh Kejari Bireuen. Lalu, bagaimana keadilan untuk warga-warga miskin yang saat ini menjadi penerima bantuan sosial? 

Dari kasus tersebut, oleh karena itu kita sebagai generasi milenial sekaligus generasi penerus bangsa . Sedini mungkin harus dapat memahami dan meneladankan Pendidikan Anti Korupsi . Contohnya yaitu seperti mempelajari dan memperkuat pendidikan agama dan anti korupsi . Sehingga dapat mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi yang ada . Sehingga upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para generasi muda akan memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya. Serta dapat mewujudkan salah satu cita-cita negara yaitu negara yang aman,damai dan terbebas dari tindakan korupsi