Jangan takut, apalagi khawatir sekiranya walau dalam harap terkait mencuatnya kembali Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena tidak ada pengaruhnya apalagi berbahaya bagi PT Freeport Indonesia yang jatuh tempo bertepatan dengan Teror Jakarta, 14 Januari 2016.
Bagi orang-orang berduit itu hal kecil tapi bagi rakyat Indonesia berdasarkan kajian Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito menghitung ada nilai sekitar US$ 2 miliar untuk 20 persen saham yang wajib dilepas PT Freeport Indonesia. Jika dirupiahkan, itu artinya pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ingin mengambilalih saham tersebut harus menyediakan anggaran Rp 27,4 triliun.(1)
Jika pemerintah mengintruksikan BUMN untuk membeli saham Freeport Indonesia, maka pemerintah harus bersedia menyiapkan suntikan dana agar rakyat Indonesia tidak ikut terlilit hutang.(2) Karena setidaknya BUMN mesti siap mengidap virus APBN. Virus yang mengasyikkan sih, karena tidak berbahaya bagi BUMN tapi kasian rakyat, APBNnya harus terpotong demi soal Preeport. Solusinya kaji di informasi ini dan info harapan rakyat lainnya, bukan kemauan wakil rakyat.
Kini negeriku dalam simalakama. Rakyat prihatin, susah sedih, dijaga ketat aparat dimana-dimana, dari bandara sampai dermaga, bahkan ketika melalui pos polisi lalu lintas juga ada saja yang menggunakan kesempatan memeriksa identitas, SIM, STNK, mungkin menilang dan Wallahua’lam (majasnya 4).[caption caption="ISIS, bingung di Indonesia?"][/caption]
Ya, Aksi itu sudah merusak citra Islam, gara-gara kelakuan sahabat seagama dalam aksi terror ISIS. ISIS memang bodoh,kok ngebom bertepatan dengan nasib dua nyawa?, nyawa Saham Preeport dan Rakyat Papua?. Bahrun Naim oh Bahrun Naim, Kau dikatakan Ahli IT (5), Tapi mengapa Kau biarkan PT Preeport, 14 Januari tidak menjadi headline pemberitaan?
Sisi lain, gara – gara Teror Jakarta yang bertepatan dengan cemohan ISIS di Indonesia yang merupakan aksi terbodoh sepanjang berita-berita dunia di media masa. Bodoh karena nge-BOM pada pekan-pekan menjelang rakyat berharap berita akan keseriusan Pemerintah mengawal proses divestasi Freeport Indonesia. Gara-gara ISIS, berita-berita Freeport hari itu lari.
Semakin sedih, mendengar ungkapan Wulung Dian Pratiwi (WDP), sahabatku yang wajahnya samar tapi tetap cantik. WDP menulis Andai saya seorang jurnalis, kemarin.
Dikatakannya, Saya akan beritakan selain pengeboman Sarinah di Jalan Thamrin. Mungkin, saya mulai dengan membuat data segala kejadian yang terjadwal kemarin tetapi batal akibat tragedi pengeboman, juga semua kejadian yang potensial menjadi berita, tapi turun peringkat dan tergeser dari prioritas pemberitaan. Saya ingin publik tetap mengetahui apa yang harusnya mereka ketahui kemarin seandainya tragedi pengeboman tidak terjadi.
WDP, sahabat saya itu, sudah siap dengan sederet pertanyaan, misalnya, 14 Januari 2016 adalah masa jatuh tempo Freeport menawarkan divestasi. Digaris bawahi [nya], Berapa besar divestasi yang akhirnya dilepas Freeport untuk Indonesia?. Bagaimana pemerintah bersikap terhadap divestasi.
Menurutnya semua itu harus bisa diketahui publik sejak kemarin, karena peristiwa yang entah kebetulan bertepatan atau tidak itu bisa jadi prediksi masa depan Indonesia. Harusnya publik bisa tahu sikap pemerintah terhadap perusahaan asing raksasa yang tengah mengelola kekayaan tanah air Indonesia, menguasai sebagian besar sahamnya, dan menikmati keuntungannya.
Jika pemerintah menerima divestasi, kemungkinan besar kontrak Freeport diperpanjang nanti 2019, atau dua tahun sebelum usai masa kontrak sesuai jadwal yang diperbolehkan Undang-Undang, karena divestasi berarti penyerahan atau pengambilalihan suatu satuan aset yang artinya dua belah pihak terikat kerja sama lain, sedangkan jika pemerintah mengabaikan alias tidak mengambil divestasi, bisa jadi ini tanda-tanda 2021 Freeport harus angkat kaki dari bumi pertiwi.
Berita itu kemudian akan dikembangkannya menjadi panjang. Seumpama kenyataannya pemerintah menerima divestasi, saya bisa meliput daerah terpencil di Papua, yang sering terisolasi akibat cuaca, sampai-sampai penduduknya pernah menderita kelaparan saking buruknya perhatian negara, yang sedikit banyak akan memperjelas manfaat kehadiran Freeport selama 49 tahun di Papua. Freeport berguna bagi seluruh Indonesia, termasuk utamanya warga Papua, atau tidak, biar orang menelaah. Yang penting, sebagai jurnalis saya hadirkan berita-berita pendukung berpikir kritis.
Tapi umpama sebaliknya, jika pemerintah menolak divestasi, saya bisa ‘mengejar’ menteri ESDM untuk membahas panjang kesiapan Indonesia mengelola kekayaan di Papua secara mandiri. Atau, kalau mau sedikit sensasional, saya bisa tampilkan pendapat seorang pakar migas atau ekonom dalam kalkulasi kekayaan yang bakal dikelola langsung Bangsa Indonesia setelah Freeport hengkang, berarti tanpa berbagi persen kepemilikan dan keuntungan dengan asing. Asumsi saya dari logika, angka-angka bakal melonjak fantastis. Semoga bisa jadi mimpi indah seluruh warga republik, mengalihkan mereka dari kesedihan tragedi pengeboman, pun saya rasa akan sanggup menyemangati Indonesia untuk optimis, demikian Impian tertunda WDP.
Tapi sayang, “GARA-GARA TEROR JAKARTA [?]”
