Pulahan Tahun Petani di Inhil Menderita, Eksekutif dan Legislatif di Mana?

OPINI, - Persoalan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir ini tampaknya masih menjadi bahan menarik untuk selalu di perbincangkan di ruang publik. Betapa tidak setelah sekian puluh tahun masyarakat Inhil yang notabene nya mayoritas petani dan menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa hingga hari ini masih jauh dari kata sejahtera. 

Hari-hari yang mereka lalui tampaknya masih berkutat pada persoalan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Sehari-hari saja. Pemerintah sebagai ujung tombak penentu kebijakan Negeri ini semestinya dapat membuat skema yang Benar-benar dapat di implementasikan agar kemiskinan di Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini dapat dengan tuntas di selesaikan. 

Bagi Pemerintah tentu persoalan ini bukan sesuatu yang mudah untuk segera di atasi, dengan segala dilema dan dinamika yang ada, namun patut di sayangkan dengan waktu yang telah puluhan tahun disediakan oleh Sang Pencipta Alam, tapi hingga hari ini masih banyak kita temukan Petani termenung dan tak bisa berbuat Apa-apa karena kebun milik mereka rusak atau tenggelam. 

Keseriusan Pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan di Negeri ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi rakyat yang sudah lama rindu akan kemakmuran. Apakah mereka Benar-benar serius membantu Rakyatnya atau hanya di butuhkan saat mau pemilihan dangan kata manis dan pujian, setelah itu kemudian mereka kembali di lupakan? Tsumma Naudzubillah... 

Para Pejabat di atas sana mungkin tidak tau bagaimana sulitnya mereka mencari uang hanya demi bertahan hidup untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Padahal jika kita punya hati nurani dan telaah lebih dalam kehidupan mereka pastilah lebih sulit dari apa yang kita bayangkan.

Sebagai insan kita tidak bisa kemudian menafikan apalagi memalingkan muka terhadap kegetiran hidup mereka, dan merupakan sebuah fakta jika hari ini masih banyak para Petani dan Pekerja lainnya hidup berhutang Sana-sini hanya untuk membeli beras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Bahkan di antara mereka terpaksa menjual baris demi baris kebun mereka untuk keperluan biaya pendidikan Anak-anaknya. Pertanyaan nya sejauh mana peran Pemerintah yang duduk di Provinsi dan Senayan sana serta gedung megah di Jalan Soebrantas atau gedung mewah Jalan Akasia telah berbuat untuk mereka??? 

Jika kemudian alasan nya selalu saja berkutat pada keterbatasan anggaran, tentu kredibilitas dan kapasitas kepemimpinan nya perlu di pertanyakan, apakah layak untuk memimpin negeri yang dikenal memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-3 di Provinsi Riau ini. 

Bukankah sekian Triliun uang rakyat itu terus saja di gelontorkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah setiap tahunnya untuk kesejahteraan rakyatnya, tapi ironisnya ternyata tidak berdampak signifikan pada kaum jelata yang memang tak mengerti Apa-apa tentang struktur Pos-pos anggaran keuangan Negara.

Faktanya masih saja kita temukan petani nun jauh di pelosok negeri sana terpaksa menjual barisan kebun mereka atau berhutang kepada tengkulak hanya untuk membayar biaya penanggulan yang katanya bersumber dari Dana Swadaya. 

Lantas kemana peran Pemerintah yang dulu pernah kita dengar telah menyediakan alat berat dengan Anggaran Miliaran untuk membantu masyarakat mengatasi Kebun-kebun mereka yang tenggelam???