Cost Politik jadi Indikator Kemenangan, Popularitas Tak Jadi Jaminan dapat Memenangkan Pertarungan

Penulis: Founder Garis Tengah Media Inhil (GTMI) F. Andriyan

OPINI, - Komisi Pemilihan Umum telah menutup pendaftaran pilkada serentak di seluruh Indonesia pada Kamis malam, 29 Agustus 2024 tepat pukul 23.59 Wib, hal itu di lakukan setelah sebelumnya KPU telah membuka pendaftaran selama 3 hari untuk para Paslon. 

KPU di berbagai Provinsi/Kabupaten Kota sendiri pun telah melakukan hal yang sama, setidaknya ada ribuan Paslon yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pilkada serentak dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Apa lagi mereka yang berniat maju pada Pilkada serentak itu sudah barang tentu telah memikirkan dengan sangat matang plus minus jika maju pada pilkada nantinya. Bukan hal mudah, mereka yang telah memutuskan untuk bertarung sudah pasti telah mengukur diri untuk memenangkan kontestasi tersebut. 

Bahkan bukan hanya dituntut kesiapan kondisi fisik dan psikis, lebih dari itu biaya politik yang relatif cukup mahal harus di miliki oleh para calon sebab ini menjadi salah satu faktor penentu tingkat keterpilihan seseorang dalam meraih hati masyarakat di hampir seluruh negeri. 

Hal ini bukan tanpa alasan sejak digulirkannya pemilihan legislatif pada bulan Februari silam, tidak sedikit ongkos politik yang harus mereka gelontorkan agar dapat meraih simpati dan suara rakyat supaya menjadi pemenang. 

Persoalan ini tampaknya bukan tidak mungkin akan terjadi kembali pada Pilkada serentak di November 2024 mendatang. Ditengah kondisi ekonomi mayoritas masyarakat yang sedang alami kesulitan, mereka tentu membutuhkan jaminan dari para calon untuk memberikan solusi demi mengangkat harkat dan derajat mereka agar keluar dari jeratan kesulitan yang selama ini telah mereka rasakan. 

Hari ini masyarakat tampaknya tidak lagi membutuhkan janji-janji politik, sebab setelah sekian lama calon yang telah terpilih, Alih-alih menunaikan janji saat kampanye, bahkan kehadiran mereka di Tengah-tengah pemilih, bak langit dan bumi karena sulitnya untuk di temui, kecuali saat memasuki masa kampanye. 

Strategi Janji-janji politik yang di anggap sebagai Cost Politik paling murah dan rendah untuk meraih simpati, bukan lagi menjadi master plan bagi para calon, sebab masyarakat menganggap hal ini sudah basi.

Persoalan tidak adanya realisasi atas Janji-janji yang telah mereka ucapkan bukan hanya sebatas retorika namun lebih dari pada itu, pemilih merasa telah di bohongi ketika mereka sudah duduk menikmati kursi empuk diruangan ber AC. 

Tak bisa di pungkiri peta politik Pilkada sedikit berbeda di banding pemilihan Legislatif yang kemarin telah usai di laksanakan, namun tingkat popularitas seseorang bukanlah tolak ukur penentu keberhasilan, faktor kesiapan biaya politik yang tinggi juga mesti harus di pertimbangkan. Terkadang popularitas tidak serta merta berbanding lurus terhadap elektabilitas seseorang. Hal ini sangat mudah kita buktikan saat Pemilihan Legislatif yang baru saja di laksanakan pada bulan Februari 2024 silam.***