Sebagai putra daerah, saya melihat bahwa solusi untuk masalah ini harus bersifat kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:
Kebijakan Diskriminasi Positif untuk Daerah Tertinggal
PPN 12% harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan relaksasi atau pengurangan tarif pajak untuk kebutuhan pokok di daerah seperti Halmahera Barat agar beban masyarakat berkurang.Subsidi dan Bantuan Langsung untuk Masyarakat Rentan
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat yang paling terdampak, seperti nelayan, petani, dan pelaku UKM, mendapatkan subsidi atau bantuan langsung untuk meringankan beban kenaikan harga.-
Efisiensi Distribusi Barang
Pemerintah daerah harus memperbaiki jalur distribusi dan logistik agar kenaikan harga barang tidak semakin membengkak akibat biaya distribusi yang tinggi. Penguatan Ekonomi Lokal
Kenaikan PPN bisa menjadi peluang untuk memperkuat produksi dan konsumsi barang lokal. Misalnya, mempromosikan produk pertanian atau perikanan lokal agar tidak terlalu bergantung pada barang impor yang lebih mahal.Sosialisasi dan Transparansi Pajak
Masyarakat perlu memahami tujuan kenaikan PPN dan bagaimana penerimaan pajak ini digunakan. Transparansi pemerintah dalam menunjukkan hasil nyata dari penggunaan pajak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Seruan untuk Keseimbangan Kebijakan
PPN 12% memang dirancang untuk kepentingan nasional, tetapi implementasinya harus mempertimbangkan konteks lokal. Untuk daerah seperti Halmahera Barat, kebijakan ini harus dievaluasi agar tidak menambah beban masyarakat yang sudah rentan. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa reformasi fiskal ini tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat di daerah.
Sebagai masyarakat, kita juga harus berperan aktif. Di tengah tekanan ekonomi, semangat gotong royong dan inovasi harus tetap hidup. Kita perlu mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan ini sembari terus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada daerah seperti Halmahera Barat.
Penutup: Menyeimbangkan Kebijakan dan Realitas Lokal
PPN 12% adalah tantangan, tetapi juga peluang untuk mendorong perubahan. Pemerintah harus mendengar suara dari daerah, sementara masyarakat harus terus menguatkan daya tahan ekonomi lokal. Dengan langkah-langkah yang tepat, saya percaya Halmahera Barat mampu melewati tantangan ini dan bahkan keluar lebih kuat.
