Masih Perlukah Kita Membayar Pajak?

Pertanyaan tersebut menjadi stereotip tersendiri bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Terutama golongan menengah ke bawah, tak dipungkiri termasuk saya. Hal tersebut tak lepas dari kasus yang mencuat dan menjadi fenomenal beberapa waktu yang lalu. Kasus yang terjadi pada salah seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Melalui kasus tersebut, semua dapat melihat bagaimana kehidupan dari si pejabat tersebut. Kehidupan mewah dari semua anggota keluarganya membuat orang menjadi pesimistis bahkan apatis terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagian besar masyarakat yang telah bekerja keras bagi memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan juga memenuhi kewajiban kepada negara yaitu salah satunya membayar pajak, merasa kecewa akan kasus tersebut. Kekecewaan karena mereka merasa telah bekerja keras, bahkan hidup tetap harus pas-pasan namun kenyataannya tidak sebanding dengan kehidupan mewah si pejabat Dirjen Pajak tersebut.

Ada pula kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu yaitu kasus dari Gayus Tambunan, salah seorang pegawai Dirjen Pajak juga. Gayus melakukan tindak pidana korupsi yaitu menangani permasalahan pajak P.T. Surya Alam Tunggal dan menyuap salah seorang penyidik di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Kasus Gayus ini benar-benar luar biasa. Bahkan ia masih sempat pelesiran ke berbagai tempat, walaupun sudah berada di tahanan. Seakan hartanya tak akan pernah habis.

Hanya dari kedua kasus di atas saja, masyarakat menjadi pesimistis terhadap pengelolaan pajak. Mereka merasa sia-sia membayar pajak, toh pajak yang telah mereka bayarkan dimana seharusnya dikelola untuk pembangunan negara demi kemajuan bangsa, namun para pejabat Direktorat Jenderal Pajak menyalahgunakan kewenangan mereka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat demi kepentingan bersama. Dikarenakan kasus-kasus tersebut, masyarakat memiliki penilaian yang destruktif terhadap Direktorat Jenderal Pajak 

Akan tetapi, dari kasus-kasus yang ada tersebut, apakah ada yang tidak sampai ke meja sidang pengadilan dan tidak ada vonis? Semuanya telah sampai ke meja sidang pengadilan karena Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan memiliki aturan yang ketat terhadap pegawai-pegawai yang 'nakal' tersebut.

Sri Mulyani,  selaku Menteri Keuangan, sangat gencar terhadap memberantas habis para pelaku mafia pajak. Mereka akan lari ke negara manapun, pasti akan dikejar, seperti kasusnya Gayus Tambunan. Terhadap tindakan aktif yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tersebut terhadap para mafia pajak dan pegawai-pegawai 'nakal' yang menyalahgunakan kewenangannya tersebut, maka sebaiknya kita hilangkan rasa pesimistis terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

Perspektif negatif tersebut hilang apabila pengelolaan pajak dapat menuju sasaran yang tepat. Pembangunan yang selalu kita rasakan setiap saatnya adalah pembangunan jalan raya yang mempermudah akses kehidupan kita setiap waktu. Selain itu, kehidupan kita semakin dipermudah saat ini, setelah masa pandemi yang secara tiba-tiba merubah tatanan kehidupan kita, yaitu dengan adanya fasilitas kesehatan. Bahkan sekarang, setiap kecamatan sudah memiliki fasilitas kesehatan seperti Puskesmas. Pelayanan di Puskesmas tak kalah baiknya dengan Rumah Sakit, peralatan yang tersedia sudah lumayan lengkap. Penggunaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat dinikmati oleh pihak manapun, terutama kaum rentan. Dengan ketaatan masyarakat membayar pajak, secara tidak langsung membantu masyarakat rentan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Cara terbaik kita agar mendapatkan surga adalah dengan cara membantu saudara kita sesama manusia yang lemah.

Salah satu Sika bijak yang lain dari taat membayar pajak adalah tersedianya sarana dan prasarana bagi perkembangan pendidikan di negara ini. Pendidikan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Karena pendidikan, memupuk generasi bangsa untuk bertumbuh kembang dengan baik demi terciptanya kemajuan bangsa serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendidikan yang baik tak lepas dari sarana penunjangnya dalam melakukan pembelajaran. Gedung serta peralatan sekolah, prasarana menuju akses ke sekolah. Apabila akses menuju sekolah tidak ada, misalnya jalan beraspal, jembatan penyebrangan maka para siswa akan menemukan kesulitan untuk pergi ke sekolah. Jangan sia-siakan semangat para generasi bangsa yang mau hidup maju, namun terhambat karena sarana dan prasarana yang tidak memadai bagi keberlangsungan pendidikan mereka.

Pajak merupakan beban bagi seluruh lapisan masyarakat, dimaksudkan agar pembangunan dapat terjadi merata di seluruh daerah. Walaupun saya akui, saya merasa pembangunan belum merata. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum taat bayar pajak, masih mementingkan ego masing-masing, masih belum peduli dengan masyarakat yang berada di daerah tertinggal yang belum dapat merasakan akses jalan yang baik, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum memadai. 

Apabila saya bertanya, bagaimanakah perasaan kita yang sekarang telah tinggal di kota-kota besar dan tiba-tiba harus tinggal di daerah yang tertinggal? Apakah kita sanggup menikmati akses jalan yang buruk, jauhnya fasilitas kesehatan dan tidak memadai dan anak-anak kita harus menempuh puluhan kilometer perjalanan, menuju sekolah mereka? Pasti semua sepakat, bahwa kita tidak akan sanggup menjalaninya. Dari pertanyaan ini, diharapkan semua lapisan masyarakat paham betapa butuhnya kebijakan, ketaatan dan kesadaran kita dalam membayar pajak.