Mohon tunggu...
Andi Firmansyah
Andi Firmansyah Mohon Tunggu... -

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

"Kabayan" Apresiasi Kinerja DPD RI

17 September 2014   01:20 Diperbarui: 18 Juni 2015   00:29 60
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

JAKARTA. Setelah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2014- 2019, seniman Sunda Oni Suwarman atau Oni SOS berharap kewenangan DPD terus diperkuat agar setara dengan DPR.

Selama ini, DPD kerap terkesan "anak bawang" dibandingkan lembaga negara lain karena baru terbentuk 2004 lalu. Namun ia optimis DPD bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Terlebih, jika para senator DPD berniat yang sungguh-sungguh.

"Anak bawang tetap saja anak. Walau kewenangan terbatas, suara rakyat tetap harus diperjuangkan," tegas pelawak yang sering beratribut ala Kabayan itu.

Oleh karena itu, Oni memuji kinerja DPD periode lalu karena berhasil memperjuangkan judicial review ke Mahkamah Konsititusi (MK) pada 2013 lalu tentang UU MPR, DPR dan DPD. Akibatnya, sekarang DPD dinilai lebih bergigi.

"Kini secara keseluruhan kewengan DPD hampir sama dengan DPR, hanya tidak punya kewenangan budgeting saja," kata Oni.

Ia juga berpendapat, DPD yang dipimpin oleh Irman Gusman telah menuai banyak prestasi, diantaranya, memperjuangkan kepentingan desa, dan kebijakan kemaritiman. Keduanya telah disahkan DPR menjadi undang-undang.

Karena itu, Oni mendukung Irman Gusman agar memimpin kembali DPD periode 2014-2019. "Karena banyak hal yang telah ia perjuangkan, selama niatnya untuk kepentingannya bangsa, saya pikir bagus, beliau sudah membawa perbaikan," katanya.

Sekedar informasi, Oni sendiri mendapatkan suara sebanyak 2.1 juta suara dari Dapil Jawa Barat. Saat kampanye, Oni berjanji akan memajukan seni budaya Sunda agar lebih diperhatikan pemerintah. (*)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun