Sekjen PBNU Kolaborasi dengan Aktivis 98 dalam Pemerintahan Prabowo

Pemerintahan Indonesia pada penghujung tahun telah berganti kepemimpinan dan kabinet, dari Kepemimpinan Jokowi dengan Kabinet Indonesia Maju berganti dengan kepemimpinan Prabowo dengan Kabinet Merah Putih. Pergantian kepemimpinan ini diikuti pula dengan perubahan jajaran di bawahnya, meskipun ada beberapa tokoh yang masih diambil dari pemerintahan sebelumnya, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tidak ketinggalan, Menteri Sosial yang baru satu bulan menjabat di era Jokowi, kini kembali dilibatkan dalam pemerintahan Prabowo, yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Saifullah Yusuf adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Yang membedakan dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial saat ini, Gus Ipul tidak bekerja sendiri. Kini, ia bekerja sama dengan Agus Jabo, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Sosial. Ini merupakan terobosan baru dalam Kabinet Prabowo. Agus Jabo sendiri adalah seorang aktivis yang ikut berperan dalam menggulingkan rezim Orde Baru pada era Soeharto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (ANTARA) 

Karier politik keduanya sangat berbeda. Karier politik Gus Ipul dimulai pada tahun 1999, ketika ia mengikuti Pemilihan Umum Legislatif untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Namun, ia kemudian memutuskan keluar dari PDI Perjuangan dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2002 saat Muktamar PKB. Setahun kemudian, ia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PKB. Gus Ipul juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada 2004-2007 dalam Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Pada 2009, ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo. Setelah memenangi Pilgub Jatim pada 2013, Gus Ipul kembali mendampingi Soekarwo sebagai Wakil Gubernur Jatim hingga 2019. Pada 2019, Gus Ipul kembali terjun dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, tepatnya pada Pilkada Kota Pasuruan 2021. Ia maju sebagai calon Wali Kota Pasuruan berpasangan dengan Adi Wibowo sebagai Wakil Wali Kota. Keduanya didukung oleh PKB, Golkar, PKS, PABN, dan PPP. Dengan dukungan banyak partai, pasangan ini unggul dengan meraih 73.236 suara atau 67,9%. Gus Ipul dan Adi Wibowo pun resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan periode 2021-2024 oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Khofifah Indar Parawansa, pada 26 Februari 2021. Gus Ipul, yang juga aktif di Nahdlatul Ulama (NU) dan berasal dari keluarga NU, kemudian ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal PBNU periode 2022-2027.

Selanjutnya, Gus Ipul yang belum selesai menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan ditarik menjadi Menteri Sosial di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kini kembali dilantik sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Prabowo.

tribun rakyat

Sementara itu, karier politik Agus Jabo sangat berbeda. Agus Jabo merupakan mantan aktivis mahasiswa yang turut mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum 1999. Pada tahun 2021, ia mendeklarasikan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), sebuah partai yang menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat kecil dan kaum tertindas, dengan membawa visi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Tak hanya dalam pengalaman berpolitik, perbedaan juga terlihat dalam latar belakang kehidupan mereka. Gus Ipul tumbuh dalam lingkungan Nahdlatul Ulama sejak kecil, dengan nilai-nilai keislaman yang sangat lekat dengannya. Sementara itu, Agus Jabo adalah seorang mantan aktivis 98 yang berperan dalam menggulingkan rezim Orde Baru dan mendirikan Partai PRIMA, yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat kecil.

kolaborasi antara PBNU dan Aktivis 98 ini menjadi topik yang menarik perhatian. Keduanya memiliki latar belakang yang sangat berbeda. PBNU, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, membawa nilai-nilai Islam moderat yang berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik bangsa. Di sisi lain, Aktivis 98 dikenal karena perannya dalam menumbangkan rezim Orde Baru dan mendorong agenda reformasi yang berfokus pada demokrasi, hak asasi manusia, serta transparansi pemerintahan.

law justice by Robinsar Nainggolan.