Dengan meningkatnya kasus stunting di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menghadapi masalah besar. Meningkatkan kesejahteraan anak-anak adalah prioritas utama. Di DKI Jakarta, stunting telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak. Kondisi ini terjadi pada anak-anak yang mengalami gagal pertumbuhan karena kekurangan gizi selama masa perkembangan mereka.
Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penanganan intensif terhadap stunting dengan harapan tidak ada kasus stunting baru di ibu kota pada tahun 2024. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memberikan intervensi untuk balita bermasalah gizi, dimulai dari berat badan yang tidak bertambah sesuai standar (weight faltering), kekurangan berat badan (underweight), gizi kurang, gizi buruk, hingga stunting.
"Jika ditemukan, maka harus segera ditindaklanjuti," jelas Ani. Ini dilakukan dengan adanya program kegiatan Active Case Finding yang di mana menemukan kasus anak-anak bermasalah gizi melalui upaya door to door untuk mengukur status gizi balita.
Dalam upaya penanganan tersebut, Dinas Kesehatan DKI memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa telur dan susu yang kandungannya kaya akan protein hewani. Selain itu, ada Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang memberikan fasilitas untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, salah satunya memeriksa status gizi anak.
 Penanganan stunting di Jakarta juga melibatkan dunia pendidikan, TNI dan Polri, serta perusahaan swasta dalam gerakan Jakarta Beraksi. Jakarta Beraksi mencapai tingkat kelurahan melalui pos gizi, yang menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pemberian PMT, pelatihan tumbuh kembang, masalah gizi balita, dan pola makan balita. Kegiatan ini dievaluasi oleh pihak terkait, termasuk Puskesmas, dengan dukungan penuh dari kader Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
"Peran aktif dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembiayaan untuk melengkapi anggaran percepatan penurunan stunting yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ucap Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Dengan kata lain, pemerintah akan memberikan dana tambahan dari APBD untuk meningkatkan upaya penanganan stunting. Sementara pemerintah pusat telah mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah sebesar Rp16,56 triliun yang terdiri dari insentif fiskal, dana alokasi khusus fisik, dan dana alokasi khusus nonfisik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi stunting dengan meningkatkan investasi finansial, yang menunjukkan betapa pentingnya penanganan stunting dalam agenda pembangunan daerah.
Untuk memerangi stunting, pemerintah pusat bersama seluruh pemangku kepentingan terkait melakukan konvergensi program pemerintah daerah hingga tingkat desa, salah satunya melaksanakan pendataan melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang akan menjadi evaluasi keberhasilan penanganan percepatan penurunan strategi sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang telah diterbitkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pasal 2 ayat (1) tentang percepatan penurunan stunting.
Dilihat dari data bulan November 2023, jumlah balita yang mengalami stunting telah berhasil lulus stunting setelah dilakukan intervensi yang panjang. Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo memiliki tujuan untuk menekankan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024.Â
Namun, dari 38 provinsi di Indonesia, hanya dua provinsi yang mencapai target prevalensi stunting, salah satunya DKI Jakarta sebesar 14,8%. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi stunting di DKI Jakarta mungkin telah menghasilkan hasil yang positif.
