Ini fakta. Bukan khayalan. Bukan opini. Hasil dari kajian Transparansi International (TI) tentang indeks persepsi korupsi dunia. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus menerus mengalami kenaikan. Artinya, upaya pemberantasa korupsi yang dilakukan KPK dan pemerintahan SBY mendapatkan apreasi dari publik nasional dan internasional.
Catat pergerakan perbaikannya, khusus di skor atau indeks, karena itulah yang menjadi tolok ukurnya. (data valid dari TI):
Tahun 1995 : Peringkat 41 (paling bawah) dengan Skor 1,9 (dari 41 negara)
Tahun 1996 : Peringkat 45 dengan Skor 2,6 (dari 54 negara)
Tahun 1997 : Peringkat 46 dengan Skor 2,7 (dari 52 negara)
Tahun 1998 : Peringkat 80 dengan Skor 2,0 (dari 85 negara)
Tahun 1999 : Peringkat 96 dengan Skor 1,7 (dari 99 negara)
Tahun 2000 : Peringkat 85 dengan Skor 1,7 (dari 90 negara)
Tahun 2001 : Peringkat 88 dengan Skor 1,9 (dari 91 negara)
Tahun 2002 : Peringkat 96 dengan Skor 1,9 (dari 102 negara)
Tahun 2003 : Peringkat 122 dengan Skor 1,9 (dari 133 negara)
Tahun 2004 : Peringkat 133 dengan Skor 2,0 (dari 145 negara)
Tahun 2005 : Peringkat 137 dengan Skor 2,2 (dari 158 negara)
Tahun 2006 : Peringkat 130 dengan Skor 2,4 (dari 163 negara)
Tahun 2007 : Peringkat 143 dengan Skor 2,3 (dari 179 negara)
Tahun 2008 : Peringkat 126 dengan Skor 2,6 (dari 180 negara)
Tahun 2009 : Peringkat 111 dengan Skor 2,8 (dari 180 negara)
Tahun 2010 : Peringkat 110 dengan Skor 2,8 (dari 178 negara)
Tahun 2011: Â Peringkat 100 dengan skor 3,0 (dari 177 negara)
Tahun 2012: Peringkat 118 dengan skor  3,2 (dari 182 negara)
Tahun 2013: Peringkat 114 dengan skor 3,2 (dari 182 negara)
Jadi selama belasan tahun setelah reformasi, sesungguhnya Indonesia sudah menjalankan pemberantasan korupsi pada jalur yang benar. Hanya saja, belum maksimal. Memang pelan, tapi tetap berjalan. Kenapa pelan? Karena perlawanan dari koruptor sangat kuat. Selain itu, persebaran koruptor pun kini melebar. Pada zaman Soeharto korupsi lebih banyak terjadi di pemerintah pusat di lingkaran kekuasaan.
Sekarang, korupsi juga terjadi di pemerintahan daerah dan... ini yang zaman dulu tidak ada, di DPR dan DPRD. Sehingga, pelaku korupsi bukan hanya mereka yang berkuasa di pemerintahan, melainkan juga partai politik yang bercokol di DPRd an DPRD. Jadi jangan heran, kalau partai oposisi pun memungkinkan korupsi di negara ini. Hehe, hal yang sulit terjadi di negara lain.
Bandingkan dengan China, yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor.
Tahun 1995 : Peringkat 40 dengan Skor 2 (dari 41 negara)
Tahun 1996 : Peringkat 50 dengan Skor 2,4 (dari 54 negara)
Tahun 1997 : Peringkat 41 dengan Skor 2,8 (dari 52 negara)
Tahun 1998 : Peringkat 52 dengan Skor 3,5 (dari 85 negara)
Tahun 1999 : Peringkat 58 dengan Skor 3,4 (dari 99 negara)
Tahun 2000 : Peringkat 63 dengan Skor 3,1 (dari 90 negara)
Tahun 2001 : Peringkat 57 dengan Skor 3,5 (dari 91 negara)
Tahun 2002 : Peringkat 59 dengan Skor 3,5 (dari 102 negara)
Tahun 2003 : Peringkat 66 dengan Skor 3,4 (dari 133 negara)
Tahun 2004 : Peringkat 71 dengan Skor 3,4 (dari 145 negara)
Tahun 2005 : Peringkat 78 dengan Skor 3,2 (dari 158 negara)
Tahun 2006 : Peringkat 70 dengan Skor 3,3 (dari 163 negara)
Tahun 2007 : Peringkat 72 dengan Skor 3,5 (dari 179 negara)
Tahun 2008 : Peringkat 72 dengan Skor 3,6 (dari 180 negara)
Tahun 2009 : Peringkat 79 dengan Skor 3,6 (dari 180 negara)
Tahun 2010 : Peringkat 78 dengan Skor 3,5 (dari 178 negara)
Indeksnya tidak beda jauh dengan Indonesia masih pada level 3 komaan.
Bersyukurlah... saat ini Indonesia tidak masuk dalam 5 besar atau 10 besar negara terkorup di dunia. KPK dan pemerintahan SBY, Â lumayanlah. Memamg masih banyak PR dan masih jauh dibandingkan negara terbersih yang indeksnya adalah 9,4.
Yuk bicara dengan fakta, jangan hanya dengan kalimat pokoknya... atau kallimat generalisir yang sering disalahtafsirkan. Indonesia masih sengsara, masih banyak yang ini, masih banyak yang itu, negara terkorup dunia dan sejenisnya. Kalimat-kalimat itu hanya akan menistakan diri kita sendiri. Padahal, faktanya dalam banyak hal Indonesia terus membaik kok...