Pemindahan Ibukota NKRI

Pemindahan Ibukota kembali mencuat ke permukaan, bahkan Presiden Jokowi memerintahkan Bappenas untuk melakukan kajian Pemindahan Ibukota tersebut. Pemindahan Ibukota tidak perlu, JAKARTA tetap Ibukota, tetapi yang perlu adalah Pemindahan Pusat Pemerintahan / Administrasi NKRI, Jakarta tidak lagi cocok untuk bisa menjadi pusat Pemerintahan dan Administrasi Indonesia, karena Jakarta adalah pusat Bisnis dan Ekonomi, dan tentunya sesak. Rasanya kata yang Cocok adalah Pemindahan Pusat Pemerintahan atau Pemindahan Pusat Administratif NKRI.

Isu yang ada di Jakarta sekarang menjadi Isu Nasional, Banjir di Jakarta menjadi bencana Nasional, bahkan Pemilukada di Jakarta menjadi ajang yang mengganggu dan memicu pelbagai macam kejadian memunculkan perpecahan semu, dan banyak berita miring, tentang golongan, ras, dan agama tertentu. Padahal itu tidak penting, itu hanya masalah DKI Jakarta bukan masalah yang harus diangkat menjadi Isu Nasional.

Kemaren saya sempat menonton acara TV, yang jadi Narasumber adalah seorang Mantan Menteri. Dikatakan bahwa Palangka Raya tidak cocok untuk menjadi Ibu Kota, layaknya Ibukota harus melihat beberapa hal yaitu : 1. Bebas Bencana alam seperti banjir dan gempa bumi; 2. Ketersediaan Lahan; 3. Akses Laut; 4. Akses Ke Sumber Daya Alam; dan 5. Mudah di Jangkau. Kira-kira begitu hasil kesimpulan narasumber. 

Palangka Raya sendiri adalah kota dengan luas paling luas di Indonesia, dengan luas 3,6x luas Jakarta, atau 2.400 km² atau Jakarta 'dijejer' 3 lalu ditambah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Lalu tidak pernah ada gempa di kalimantan, dan setahu saya tidak pernah ada banjir di Palangka Raya. Akses laut tidak perlu di pusat Pemerintahan, cukup di kota terdekat saya. Kalimantan memiliki SDA melimpah, tinggal dibuat akses SDA ke Pusat Pemerintahan NKRI saja, dan Palangka Raya mudah di Jangkau dari mana saja.

Jika Pusat Pemerintahan di pindah, kemanapun, sebaiknya menjadi kota yang mandiri, kota yang dikelola BUMN atau dikelola oleh Badan atau bahkan Kementerian Pusat Pemerintahan NKRI. Pemindahan Pusat Pemerintahan berarti juga pemindahan ratusan ribu (bahkan jutaan) pekerja yang bekerja di Pemerintahan Pusat. Kota atau daerah akan mendapatkan banyak tambahan penduduk, untuk itu baiknya berdiri sebagai kota yang mandiri, karena banyak dari Pegawai di Kementerian atau Lembaga Pusat di Jakarta yang merupakan temporary resident dan tentunya tidak memiliki KTP Jakarta. Tambahan Penduduk yang banyak tersebut menjadi 'lahan' untuk mencari suara saat pemilu, dan ini tidak baik.

Jika pegawai yang bekerja ingin menjadi permanent resident di Kota Pusat Pemerintahan tersebut, ya memiliki KTP Pusat Pemerintahan, dan tetap berhak mengikuti Pemilihan Presiden dan Legislatif (tentunya hanya partai) atau disesuaikan dengan peraturan atau perundang-undangan. Tidak ada pemilihan Walikota tempat Kota Pusat Pemerintahan berdiri, karena dikelola oleh Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden atau BUMN yang juga sama.

Lembaga Pemerintah atau BUMN yang mengelola Kota memiliki beberapa kewajiban, diataranya, Membuat Peraturan tentang kota, tata kota, pertamanan dan fasilitasnya, sampah, limbah, pembangunan jalan, pengelolaan parkir, fasilitas umum seperti sekolah (mulai dari PAUD hingga SMA), rumah sakit, tempat ibadah, transportasi masal, pusat perbelanjaan, pasar, dan lainnya, pembangunan, pengembangan, dan keuangan, mungkin juga perumahan untuk para pegawai yang berkerja di Kota Pusat Pemerintahan. Sehingga Kota lama, misal Palangka Raya, tidak terbebani dengan kewajiban tersebut.

Palangka Raya mungkin harus melakukan renovasi bandara, dan memperluas akses warga atau wisatawan kesana. Daerah lain semisal Pulang Pisau bisa membangun akses untuk memperlancar barang kargo dari laut, misal kereta kargo. atau di Katingan sebagai pusat Industri SDA yang memasok listrik, air, dll ke Kota Pusat Pemerintahan.

Apa saja yang harus dipindah ke Kota Pusat Pemerintahan : Pertama Istana Utama Presiden, Sekretariat Negara, Semua Kementerian, DPR/MPR/DPD, Seluruh Kedutaan, Lembaga Tinggi negara lainnya. Stasiun TV juga akan banyak mendirikan kantor berita yang khusus untuk mengakses ke Pusat Pemerintah

Jika Ibukota dipindah, Jakarta ya seperti Jakarta yang kita kenal sekarang, yang masih menjadi Ibu kota. Mungkin pusat pemerintahan bisa seperti Putra Jaya. Beberapa daerah di Indonesia juga sukses memindahkan pusat pemerintahannya semisal Kalimantan Selatan yang Ibukota Banjarmasin, tetapi pusat pemerintahan ada di Banjarbaru.

Jika anda memiliki pandangan, atau pendapat bisa didiskusikan di kolom komentar