Korupsi di Tubuh Pemilu Kota Probolinggo, Tata Kelola Pemerintahan Dipertanyakan?

Tahun 2024 disebut sebagai tahun keramat dalam sejarah indonesia. Hampir semua orang mengetahui, tahun ini disebut sebagai ajang pesta demokrasi. Tidak dapat dipungkiri di negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu melahirkan pergantian pemimpin yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Salah satu cabang dari pemilu adalah Pilbup. 

Pemilihan umum bupati dilakukan serentak dalam suatu wilayah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilbup secara langsung kekuatan figure calon bupati penting ditunjukkan. Contoh nyata pemilihan umum bupati Probolinggo yang secara serentak dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga oleh KPU.

Kota probolinggo termasuk salah satu kota yang mengikuti ajang demokrasi ini. Dari berbagai calon yang maju, nama Puput Tantriana Sari termasuk salah satu terkuat. Penyebab utama nama Puput Tantriana Sari unggul dalam Pilbup adalah kinerja dan kedekatannya dengan masyarakat, tetapi peran politik dinasti sangat kuat terjadi. Melanjutkan kepemimpinan dari sang suami semakin memperkuat fakta dinasti politik di daerah Probolinggo. 

Melihat fakta inilah penulis tertarik mengkaji sejauh mana dinasti politik mempengaruhi pemilu di Indonesia khususnya didaerah Probolinggo. Peran pemerintah dipertanyakan dalam mengelola pemilu yang bersih dari korupsi.

Data menyebutkan paslon Hj. Puput Tantriana Sari, S.E dan Drs. HA. Timbul Prihanjoko (HATI) berhasil unggul dari paslon H.Abdul Malik Haramain dengan angka 345.473 suara atau 54,93%, sedangkan paslon H. Abdul Malik mendapatkan suara 254.337 suara atau 40, 44%. Berdasarkan data diatas kepercayaan publik lebih yakin kepada paslon Puput Tantriana. Secara tidak langsung tingkat kepercayaan publik penting dalam pemilu. Disini kekuatan seorang komunikator politik dalam memanfaatkan potensinya sangat berperan.

Menurut pendapat dari Saputra, Haryono dan Rozikin mengatakan bahwa dalam pilbup, peran marketing politik yang dilakukan oleh tim sukses sangat menentukan keberhasilan dari calon bupati. Riset yang pernah dilakukan di Kota Malang tahun 2013 lalu menyatakan bahwa tanpa rancangan pemasaran politik yang matang, akan sulit bagi pasangan calon untuk menang (Saputra, Muhammad Ichsan, Bambang Santoso Haryono, 2014).

Tetapi pilbup di Kota Probolinggo ini dinilai mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif akses pemilihan secara demokratis terlaksana dengan baik. Sedangkan sisi negatif adalah politik dinasti dan money politik sangat kuat.

Tidak dapat dipungkiri, proses pemilu di Indonesia memiliki celah negatif. Pemilu identik dengan persoalan dana, baik kebutuhan anggaran dana proses biaya pilbup maupun biaya politik yang harus dikeluarkan oleh masing-masing calon. Bagi pemerintah pilbup menghabiskan anggaran besar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Probolinggo menyebutkan bahwa pilbup Kota Probolinggo kurang lebih memerlukan anggaran Rp 97 miliar. Hal tersebut karena pemilihan bupati beriringan dengan pemilihan gubenur.

Angka tersebut dibilang fantastis bagi kalayak umum, tetapi bagi pemerintah dan calon legislatif hal tersebut sesuai dengan kebutuhan anggaran. Sehingga tak jarang banyak berita menyatakan bahwa pemilu adalah satu sebab maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).