Lalu, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Menkominfo di era Jokowi?
Apakah kementerian ini benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, atau justru menjadi sarang korupsi dan penyalahgunaan wewenang?
Pertanyaan ini semakin relevan mengingat banyaknya kasus serupa yang terjadi di berbagai instansi pemerintah.
Menkominfo di era Jokowi, Budi Arie Setiadi, sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak tegas dalam menindak pelanggaran di dunia digital.
Kebijakan-kebijakan yang diambil sering kali dianggap tidak tepat sasaran dan justru merugikan masyarakat.
Misalnya, kebijakan pemblokiran situs yang dianggap tidak sesuai sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar kebebasan berekspresi.
Selain itu, kebijakan registrasi kartu SIM yang sempat menuai protes juga menjadi bukti bahwa Kominfo sering kali tidak peka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Kebijakan ini dianggap memberatkan masyarakat karena proses registrasi yang rumit dan sering kali tidak jelas.
Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan kinerja Kominfo di era Jokowi.
Kasus penangkapan pegawai Komdigi ini semakin memperkuat dugaan bahwa kementerian ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Bagaimana mungkin seorang pegawai yang seharusnya menjaga keamanan digital justru terlibat dalam melindungi praktik judi online?
