Indonesia Terjebak Dinasti Politik: Ancaman Bagi Demokrasi

Saat ini Indonesia sedang digegerkan dengan topik Dinasti Politik. Hal ini bermula saat Mahkamah Konstitusi mengubah peraturan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana calon presiden maupun wakil presiden yang belum berusia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum tetap dapat mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saat pemilu itu pula putra sulung presiden mencalonkan dirinya sebagai cawapres dan ketika itu Ketua Mahkamah Konstitusi diduduki oleh adik ipar dari Presiden. 

Belum lama ini pula Mahkamah Agung (MA) mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 4 Ayat 1 huruf d dimana usia minimal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah 30 Tahun dan usia minimal Calon Bupati/Walikota dan Calon Wakil Bupati/Walikota 25 Tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Terdapat iming-iming pula karena perubahan peraturan MA tersebut putra bungsu presiden akan maju dalam pilkada mendatang. 

Banyak persepsi masyarakat yang muncul karena peraturan ini diubah ketika menjelang pemilu. Dan ataukah hanya kebetulan saja peraturan yang diubah tersebut memberikan peluang bagi kedua putra presiden untuk maju dalam pemilu 2024. 

Banyak pula masyarakat yang berfikir seperti sudah ada kesepakatan khusus antara lembaga dengan salah satu kelompok kepentingan. 

Dari perubahan peraturan yang dilakukan MK dan MA mengarahkan pemikiran masyarakat pada Dinasti Politik. Pasalnya Peraturan yang diubah tersebut memberikan keuntungan pada salah satu kelompok tertentu.

Lalu apa Ancamannya Bagi Demokrasi?

Dinasti Politik tentunya suatu ancaman bagi demokrasi karena sesuatu hal yang tidak etis untuk dilakukan. Dinasti Politik tidak sesuai dengan sistem perpolitikan yang ada di Indonesia. Karena antara masyarakat sipil dengan masyarakat yang memiliki hubungan dengan kelompok elite memiliki kesempatan yang berbeda dimana mereka yang merupakan kerabat dari kelompok elite lebih mudah untuk mendapatkan kursi perpolitikan dibanding masyarakat sipil. Kelompok elite yang sudah memiliki kharisma di mata masyarakat nantinya akan menggandeng kerabatnya untuk ikut maju dalam perpolitikan sehingga lebih mudah untuk mendapatkan citra di masyarakat. Indonesia bukan negara monarki dimana kekuasaan diwariskan pada keturunannya, tetapi Indonesia merupakan negara Demokrasi yang pemimpinnya dipilih melalui pemilu dimana yang terbaik akan dipilih oleh masyarakat.

Jika Dinasti Politik terus berkelanjutan maka tidak ada reorganisasi kepemimpinan, karena yang memimpin selalu hanya dari salah satu kelompok tertentu saja atau mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Kekuasaan hanya dipegang disalah satu kelompok atau lingkaran kekeluargaan. Dinasti Politik yang terus menerus juga bisa mengarahkan pada perilaku tamak sehingga kemungkinan untuk korupsi bisa terjadi.

Bagaimanapun juga Dinasti Politik dapat mengarahkan pada tindakan eksploitasi kekuasaan, yang berkuasa hanya mementingkan kepentingan kelompoknya padahal pemimpin seharusnya lebih memprioritaskan rakyat. Dia yang berkuasa nantinya akan menghalalkan segala cara agar nantinya kerabatnya ada yang bisa menggantikan kekuasaannya. Sudah banyak contoh lain yang terjadi di Indonesia, dimana seorang elit yang sudah memiliki nama di masyarakat menggiring kerabatnya menuju kursi perpolitikan.

Pentingnya pendidikan mengenai politik bagi masyarakat Indonesia, agar nantinya masyarakat bisa lebih kritis dalam memilih pemimpin. Jangan hanya karena terpengaruh dengan gimmick apalagi mengikuti influencer tetapi masyarakat bisa melihat latar belakangnya, mengkritisinya apakah ia benar benar pantas untuk menjadi pemimpin.