Kemiskinan merupakan suatu permasalahan pembangunan yang kompleks serta meendalam bagi banyak negara. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah Provinsi Lampung. Tujuan dari program penanggulangan kemiskinan yaitu untuk meningkatkan taraf kualitas hidup baik individu maupun masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi.
Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya program tersebut adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Permasalahan kemiskinan hampir menjadi permasalahan yang merata di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Â Provinsi Lampung menghadapi tantangan signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Berdasarkan data BPS tahun 2023, tingkat kemiskinan di provinsi ini masih berada di atas rata-rata nasional, dengan tantangan kompleks yang membutuhkan intervensi strategis dan komprehensif.
Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Provinsi Lampung. Data statistik menunjukkan bahwa beberapa wilayah di provinsi ini masih tercatat sebagai area dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM yang rendah berarti bahwa banyak warganya belum mendapatkan akses yang optimal terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, generasi masa depan tidak dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia modern. Selanjutnya distribusi penduduk yang tidak merata juga turut memainkan peran besar dalam menjaga status quo kemiskinan. Wilayah-wilayah tertentu yang jauh dari pusat pemerintahan atau infrastruktur umum seperti transportasi dan komunikasi, cenderung lebih sulit untuk mendapat aksesibilitas yang sama dengan wilayah perkotaan.
Selain kemiskinan, ketimpangan sosial juga merupakan fenomena yang kompleks di Provinsi Lampung. Angka Indeks Gini yang tinggi menandakan adanya disparitas pendapatan yang signifikan antar kelompok masyarakat. Disparitas pendapatan bukan saja terkait dengan jumlah uang yang dimiliki tapi juga terkait dengan akses terhadap sumber-sumber daya lain seperti pendidikan dan kesehatan. Orang-orang yang berada di posisi bawah biasanya tidak bisa menjangkau fasilitas-fasilitas publik yang baik sehingga mereka harus rela hidup dalam lingkungan yang kurang nyaman. Akses terhadap layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas olahraga juga sangat bergantung pada lokasi geografis tempat tinggal seseorang. Orang-orang yang tinggal di pedesaan cenderung lebih sulit untuk mendapatkan akses terhadap jenis-jenis fasilitas tersebut daripada orang-orang yang tinggal di perkotaan.
Pengangguran merupakan salah satu alasan utama mengapa suatu negara atau wilayah mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan legal maupun ilegal sehingga mereka tidak bisa membayar biaya hidup minimal. Biaya hidup minimal setiap bulan sudah pasti mahal apalagi jika ditambah lagi dengan biaya-biaya tambahan seperti sewa apartemen dan sebagainya. Sehingga kalau tidak ada sumber pendapatan resmi maka siapa pun pasti akan mengalami kesulitan finansial.
Kualitas SDM sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara/negara bagian karena mereka lah yang nanti bakalan menjadi tenaga kerja profesional yang handal & berdedikasi tinggi. Sistem pendidikan yang baik akan memberikan para siswa/siswi ilmu pengetahuan yang luas sehingga mereka bisa tahu apa saja yang harus diketahui saat ini beserta masa depan nanti. Sistem kesehatan yang prima akan memberikan para pasien/pasien rawat inap medis yang berkwalitas tinggi sehingga mereka bisa pulih cepat tanpa harus khawatir tentang biaya operasional hospital/hospital tersebut. Para pegawai negeri sipil ataupun swasta harus memiliki keterampilan profesional yang sesuai dengan jabatannya supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan lancar tanpa ada kendala-kendala teknis/fungsional.
Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengembangkan serangkaian intervensi kebijakan yang komprehensif untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pertama, perlu dilakukan pemetaan ulang dan pemutakhiran data kemiskinan yang lebih akurat dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melibatkan aparat pemerintahan hingga level basis.
Kedua, program bantuan sosial harus didesain ulang dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, tidak sekadar pemberian bantuan tunai, melainkan bantuan yang disertai dengan pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan. Bantuan ini harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mengukur capaian kemandirian penerima manfaat, sehingga tidak menciptakan ketergantungan.
Ketiga, diperlukan investasi signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama melalui pelatihan keterampilan yang adaptif dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan dunia usaha untuk merancang kurikulum pelatihan yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, seperti pengembangan keterampilan di sektor pertanian, kelautan, dan ekonomi kreatif.
