By. Fikri Jamil Lubay
Tahun 2015 yang lalu merupakan pertama kali dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ditanah air yang iikuti tidak kurang 810 pasangan calon dan bersaing di 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten. Dan pada tahun ini hampir dipastikan juga Pilkada serentak itu akan dilaksanakan kembali di 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten, serta akan diikuti oleh kurang lebih 153 pasangan calon.
Pilkada serentak kali ini bila tidak ada halangan dan rintangan insya allah akan dilaksanakan besok hari Rabu Tanggal 15 Pebruari 2017 sekaligus juga mencatat bahwa tidak kurang dari 48 orang calon petahana bersaing dan bertarung memperebutkan kursinya kembali termasuk untuk terdakwa penista agama Basuki Tjahaya Purnama alias AHOK di Pilkada Jakarta.
Para petahana yang ikut bersaing dan bertarung tersebut tentu saja sering difatwakan dan diisyaratkan sebagai rasa khawatir yang terkadang sering dianggap berlebihan oleh paslon lainnya dan para pendukungnya. Maklum lah para pasangan calon (paslon) PILKADA pasti rerata mereka hampir tidak pernah menyiapkan strategi bila kalah.
Apalagi untuk calon petahana. Calon Petahana selalu diuntungkan dan selalu diibaratkan sebagai pemilik kekuasaan sehingga seperti ”wajib” memenangkan pertarungan. Akibatnya adalah seringkali calon petahana menggerakkan seluruh energi, fasilitas dan sumber daya yang melekat dengan jabatannya. Hasil akhirnya adalah sulitnya bawaslu dan instrumen Pilkada untuk bertindak atau sekedar menduga dan mencium aroma yang tidak baik dan kurang sedap dari proses pilkada itu sendiri.
Namun faktanya pernah tersaji bahwa Foke yang gubernur petahana DKI Jakarta dan populer menurut lembaga survey saat itu bisa ditumbangkan oleh Jokowi. So, bukan tidak mungkin sejarah dan peristiwa yang sama bisa terjadi lagi di Pilkada sekarang.
Pertarungan dan persaingan serta strategi peperangan sudah dimulai dari awal proses pilkada dan puncaknya segera akan hadir melalui bilik suara. Hasil akhirnya sudah bisa dilihat atau diduga-duga serta dikira-kira paling tidak dua jam setelah perhitungan suara, meskipun melalui quick qount lembaga-lembaga survey.
Pemimpin-pemimpin baru atau pun para petahana yang memenangkan pertarungan akan memetik hasil jerih payah dan perjuangannya. Rakyat tentu akan merasakan sentuhan para pemenang pilkada untuk lima tahun kedepan.
Gegap gempita menjelang pilkada hanyalah sebuah proses saja. Jadi, Baik dan baruk hasilnya tentu saja sangat terkait dengan proses pencoblosan di bilik suara. Namun jangan lah lupa. Semua punya golden priod atau waktu emas. Termasuk dengan money politics?.
Tentu saja seluruh paslon atau kandidat ingin menang dan tidak ada yang ingin kalah dan menderita. Yang perlu diingat juga akhir dari perjalanan politik itu adalah perebutan takhta atau kekuasaan. Entah dengan cara apa. Yang jelas pemenang akan menjadi raja. Halal atau pun haram sering kali dinafikkan, yang terpenting kekuasaan harus ditahbiskan dengan kemenangan untuk menjadi raja di Pilkada. Makanya dalam politik sangat dikenal adagium “tidak ada lawan dan kawan yang abadi yang ada adalah kepentingan abadi”.
Money politics berjalan senyap dan hening serta sering kali tidak tercium. Baunya persis seperti “kentut” yang sering bikin ribut namun sulit dicari sumbernya. Jarang sekali ada yang mau bersaksi apalagi mengaku sudah melakukan money politics. Namun tidak disangkal dua atau tiga bulan lagi paska pilkada banyak sekali para kandidat paslon yang kalah akan melaporkan tim suksesnya bahkan pasangannya ke polisi karena menipu atau pun menggunakan uangnya yang entah untuk apa kalau tidak mau untuk...? money politics!.
