Namun, sepertinya kebanggaan itu menjadi semu kalau tidak mau disebut sia-sia ketika berbagai masalah terutama kasus korupsi membelit beberapa Kepala Daerah (bupati/wali kota) di Sumatra Selatan. Masih segar dalam ingatan, bagaimana masyarakat Sumatera Selatan disuguhkan dengan penangkapan Fahri Azhari (Bupati Musi Banyuasin) beserta istrinya dan beberapa kepala SKPD, Kontraktor dan Anggota DPRD Muba oleh KPK.
Minggu siang tanggal 4 September 2016, menjelang sholat dhuhur. Perasaan itu kembali tercabik dan begitu melukai perasaan masyarakat tidak hanya di Kabupaten Banyuasin saja tetapi juga masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh, ketika kembali lembaga anti rasuah (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Yan Anton Ferdian bersama empat orang lainnya.
Bupati Yan Anton Ferdian yang masih muda dan enerjik yang memerintah sejak tiga tahun yang lalu menggantikan ayahnya Amiruddin Inoed sebagai bupati pertama hasil pemilihan langsung di Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin kebetulan juga merupakan DOB dari Kabupaten Induk Musi Banyuasin yang bupatinya juga kebetulan sudah ditangkap KPK terlebih dahulu seperti yang disampaikan di atas.
Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah yang kaya raya. Sebagian wilayahnya bahkan mengelilingi Kota Palembang sampai ke seberang hulu. Di kabupaten ini juga terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api yang terkenal itu. Industri pun mulai tumbuh di mana-mana terutama di wilayah Banyuasin yang berada di seputaran Kota Palembang.
Sengatan petir Yan Anton Ferdian itu seperti entakan yang membuat masyarakat terhenyak bahwa seluruh kepala daerah yang ada di Sumatera Selatan harus siaga satu. Bahwa pembangunan infrastruktur yang begitu mercusuar dan tidak diimbangi dengan pembangunan SDM yang cerdas dan berintegritas tinggi tidak bisa menimbulkan revolusi mental yang diharapkan dan digaungkan di era Presiden Jokowi.
Pemilihan kepala daerah langsung terkhusus di Sumatera Selatan terbukti tidak memberikan jaminan mendapatkan pemimpin yang tidak hanya pro rakyat tetapi juga berintegritas tinggi. Politisasi revolusi mental hanya akan menjadikan pemimpin itu jauh panggang dari api.
Bupati Yan Anton Ferdian seperti melengkapi kisah para Kepala Daerah (bupati/wali kota) di Sumatera Selatan yang lebih dahulu berurusan dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya baik yang tersandung masalah korupsi maupun masalah-masalah lainnya. Tentu saja praduga tidak bersalah harus tetap dipegang teguh dan dikedepankan dalam menghadapi kasus yang membelit Yan Anton Ferdian.
Faktanya sudah terjadi, yang tersisa hanya harapan baru untuk tidak banyak membuang muka menghapus rasa malu sebagai warga Sumatera Selatan tetapi juga harus mampu menjadikan momen ini sebagai trigger yang kontemplatif bagi pemerintah dan masyarakat Sumatera Selatan.
Sangat perlu juga dicatat bahwa Sumatera Selatan tidak hanya Palembang tetapi masih ada 16 kabupaten/kota lainnya yang membutuhkan perhatian yang sama untuk membangkitkan kebanggaan yang sama dengan Kota Palembang yang ikonik.
Semoga rasa malu ini menjadi energi pembeda untuk segera bangkit mengurus rasa dan menyongsong sang fajar yang sudah jauh terbit...amiin
Salam dari Prabumulih untuk Sumatera Selatan bangga...
