31 Maret 2022, tepat dua tahun Indonesia pada situasi kedaruratan kesehatan yang disebabkan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Situasi kedaruratan kesehatan tersebut dimulai sejak adanya penetapan kedaruratan kesehatan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Bila kita flashback ke masa-masa awal pandemi di Indonesia, berbagai problematika yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan pun muncul. Dari sisi hukum, walaupun sejumlah undang-undang yang terkait dengan penanganan wabah, kebencanaan maupun kekarantinaan kesehatan telah ada, namun ternyata peraturan teknis dari undang-undang tersebut banyak yang belum dibuat, sehingga terdapat perdebatan - salah satunya mengenai mengenai istilah lockdown, karantina wilayah ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dari sisi kesehatan. Sejak adanya pandemi barulah Indonesia menyadari bahwa kita masih sangat lemah terhadap aspek kesehatan -- salah satunya mengenai produksi alat kesehatan di Indonesia. Hal ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya, karena Pemerintah terfokus pada pertumbuhan ekonomi berupa investasi, kemandirian manufaktur dan pangan. Tidak pernah terbayangkan mengenai pentingnya produksi alat dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Akibatnya pada waktu itu, kita harus sampai berebutan untuk mencari oksigen, ventilator, vaksin bahkan tempat tidur. Pemerintah sendiri berjuang mati-matian untuk mendapatkan bantuan alat kesehatan tersebut dari negara lain.
Dari sisi ekonomi. Di awal masa pandemi, adanya berbagai pembatasan membuat masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian. Bahkan di tengah masyarakat muncul istilah "lebih baik keluar rumah demi mencari nafkah walaupun terpapar COVID-19, daripada berdiam diri di rumah, mati kelaparan". Dari problematika tersebut juga memunculkan aspek kelemahan kita di bidang pendataan penduduk dan birokrasi. Hal ini dikarenakan data penduduk yang tidak sinkron, tidak ter-update, tidak sesuai, bahkan tidak terdata. Bahkan rumitnya birokrasi juga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan sosial atau masyarakat
Pada intinya, kita tampak gagap, shock, bahkan tidak siap di masa awal ketika menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara lain pun mengalami hal yang demikian. Tidak ada yang membayangkan bahwa akan terjadi suatu wabah yang mendunia, menyebar secara cepat dan mematikan. Intinya, tak satupun negara yang siap menghadapi pandemi COVID-19.
Kedaruratan Kesehatan Dari Sudut Pandang Yang Berbeda
Pandemi COVID-19 di Indonesia memang telah menciptakan berbagai problematika. Namun bukan berarti semuanya harus dilihat secara negatif. Bila merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an, "bersama kesulitan, ada kemudahan". Pun demikian halnya dengan situasi kedaruratan kesehatan akibat COVID-19 di Indonesia.
Dari sudut pandang teknologi. Dengan adanya pandemi COVID-19, istilah bekerja dan belajar dari rumah menjadi sangat populer. Orang-orang bisa bekerja, belajar dan bertatap muka menggunakan kecanggihan teknologi terkini. Penggunaan media seperti Zoom dan Google Meet menjadi kian masif dan meningkat. Masyarakat mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan budaya baru, cara-cara baru, dunia baru dalam digital sebagaimana revolusi industri 4.0 yang sangat mengandalkan dunia siber. Pada akhirnya, program digitalisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak lama, baik untuk pelayanan publik maupun pada berbagai aspek perkehidupan masyarakat seperti e-commerce dapat terealisasi dikarenakan keadaan.
Dari sudut pandang kesehatan. Dengan adanya pandemi COVID-19, Indonesia mulai melakukan reformasi bidang kesehatan. Di antaranya seperti pengadaan alat kesehatan dalam negeri, pembuatan vaksin dalam negeri hingga membangun Rumah Sakit berskala Internasional di Bali, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Singkatnya, berdikari di bidang kesehatan mulai direalisasikan.
Dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi. Terkait hal ini, terdapat hal yang menarik pada tahun pertama COVID-19. Sektor-sektor industri, investasi, manufaktur dan sebagainya yang berbasis di daerah perkotaan atau daerah industri mengalami kontraksi. Namun, beberapa sektor justru mengalami surplus pada masa pandemi ini. Berdasarkan data BPS, sektor yang menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020 adalah pertanian di mana PDB pertanian tumbuh 16,24 persen pada triwulan-II 2020 (q to q), sementara secara year on year tumbuh 2,19 persen. 'Pertanian', 'Petani', 'Agraris' dan sebagainya. Kelompok yang biasa termarjinalkan, dianggap kelompok bawah, justru kini menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini menyadarkan kita bahwa potensi kita sebagai negara agraris tidak boleh dihilangkan dengan alasan mengubah menjadi negara industri. Keduanya harus dikolaborasikan. Akhirnya, Pemerintah kian menggencarkan pembangunan food estate di berbagai daerah (saya pernah menulis mengenai hal ini secara khusus di Kompasiana dengan judul "Petani yang Kini Menjadi Penyangga Tatanan Indonesia").
Dari sudut pandang sosial, pandemi telah memperkuat hubungan sesama masyarakat setelah sempat terpecah akibat Pemilu 2019. Berbagai program ataupun inisiasi untuk saling berbagi, saling peduli, saling membantu di masyarakat untuk sama-sama menghadapi pandemi -- baik itu program yang diinisiasi oleh Pemerintah seperti Jogo Tonggo di Jawa Tengah, maupun program atas inisiatif masyarakat secara mandiri.
