Menjadi hari yang membanggakan bagi setiap personil Polri pada setiap tanggal 1 Juli yang diperingati sebagai Hari Bhayangkara. 1 Juli memang bukanlah hari lahir kepolisian, tetapi hari Kepolisian Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946, pada tanggal 1 juli 1946. Sebelum itu, Kepolisian memang masih terpecah-pecah karena terdiri dari kepolisian daerah-daerah. Tahun ini, upacara peringatan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan serentak pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019.
Peringatan Hari Bhayangkara Ke-73 tahun ini sangatlah istimewa di banding tahun-tahun sebelumnya karena seluruh personil Polri baru saja menyelesaikan tugas besar yaitu pengamanan Pemilu 2019, yang meski penuh dinamika sejak tahapan awal, masa kampanye, masa pemungutan dan penghitungan suara, sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, namun semuanya akhirnya bisa dilalui dengan baik dan sukses. Momentum Hari Bhayangkara tahun ini akhirnya juga menjadi momentum merayakan keberhasilan menjamin situasi keamanan dan ketertiban selama pesta demokrasi.
Langkah-langkah pre-emtif dan preventif telah dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Nusantara di seluruh tingkatan kesatuan dalam rangka mendinginkan suasana persaingan politik guna mendukung perhelatan demokrasi lima tahunan tersebut agar dapat berlangsung dengan aman, damai dan demokratis, dengan sasaran seluruh elemen masyarakat.Â
Tugas Satgas Nusantara antara lain melakukan kegiatan anjangsana, pembinaan dan penyuluhan, forum silaturahmi kamtibmas, ceramah, focus grup discussion,bakti sosial dan kesehatan, safari ibadah, tablig akbar, lomba-lomba kamtibmas, olahraga bersama, patroli siber, pembuatan konten-konten perdamaian, pembinaan netizen, deklarasi pemilu damai, serta kegiatan sinergitas Polri dengan TNI, Penyelenggaran Pemilu dan Pemerintah.
Terhadap tindakan pelanggaran hukum selama proses Pemilu, Polri telah melakukan penegakkan hukum dan menindak tegas sejumlah kasus penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, isu suku, agama, ras dan antar golongan, penanganan tindak pidana pemilu bersama unsur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu serta memproses pelaku kerusuhan 21-22 Mei 2019 di ibu kota Jakarta.
Polarisasi masyarakat akibat perbedaan pilihan politik, membuat Polri harus bertindak secara cermat dan profesional. Netralitas Polri dalam melaksanakan pengawalan dan pengamanan penyelenggaraan pemilu sudah final. Adanya dugaan ketidaknetralan anggota Polri yang turut dilaporkan ke MK, oleh Mahkamah dalam pembacaan putusan menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai peristiwa yang didalilkan dan tidak ada ajakan memilih calon tertentu.
Setelah merayakan sejenak hari peringatan dan keberhasilannya, insan Polri sudah barang tentu akan segera kembali menunaikan tugas-tugasnya. Setelah selesainya Pemilu 2019, Polri kembali memiliki tugas untuk menggaungkan silaturahmi dan perdamaian, membangun dan merekatkan kembali ikatan persaudaraan di masyarakat agar semuanya dapat bersatu untuk bersama-sama membangun Indonesia, sebab polisi tidak hanya melindungi kekuasaan negara, tetapi juga hadir untuk melindungi seluruh masyarakat.
Selain penanganan residu paska pemilu, ancaman keamanan nasional yang semakin luas, kompleks dan beragam akibat perubahan cepat global terus menuntut perhatian besar institusi Polri. Selain kejahatan siber, juga ada kejahatan transnasional antar negara, kejahatan terorisme dan radikalisme, penyebaran narkoba, premanisme, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas, kejahatan pada perempuan dan anak, penyelundupan dan pencurian terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup, pengamanan pulau terluar dan wilayah perbatasan serta masih banyak lagi ancaman lainnya.
Untuk mengatasi  ancaman keamanan itu, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, sumber daya Polri terus meningkatkan tiga kebijakan utama dalam program promoter (profesional, modern, dan tepercaya), yakni peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media, dengan terus meningkatkan soliditas, profesionalisme, menemukan terobosan, melakukan pemetaan dini serta kemampuan dalam membangun jaringan, berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerja sama dengan siapa pun juga.
Selain itu, terus dilakukan percepatan penguasaan teknologi digital untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber, termasuk pengembangan teknologi digital forensik, teknologi berbasis IT dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan pendekatan profesionalisme dan modernisasi tersebut, ke depan tentunya kepercayaan masyarakat akan semakin besar dan bersimpati kepada Polri.
