Oleh : Ahmad Fikri Al Adri
Baru-baru ini, kita mendengar bahwa tingkat terorisme di Tanah Air semakin meningkat yang dipicu oleh banyaknya perbedaan ideologi dari beberapa individu yang bermukim di Indonesia. Dalam mencegah maraknya aksi terorisme yang gencar terjadi, Indonesia melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang diawali dengan kerja sama, salah satunya yaitu pada saat Denmark melakukan work visit ke Indonesia dan membahas tentang isu hubungan bilateral yang sedang terjadi belakangan ini. Pertemuan ini dihadiri oleh Jeppe Sebastian Koffod selaku Menteri Luar Negeri Denmark dan Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia di Jakarta, hari Senin (21/11/2021).
Jeppe mengatakan bahwa Denmark akan ikut membantu Indonesia dalam mengatasi tindak terorisme dan diskriminasi dengan mengucurkan dana sebanyak USD 763.000 atau setara dengan 10,8 M rupiah. Hal ini tentu disambut hangat oleh Retno karena Denmark ikut berpartisipasi dalam memberantas aktivis terorisme di Tanah Air. Kucuran dana ini merupakan bukti nyata dari kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara yang pada tahun sebelumnya mereka juga mengadakan pemberantasan terhadap aktivis terorisme dan diskriminatif.
Telah kita ketahui, bahwa kasus terorisme yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasari kepada banyaknya perbedaan stratifikasi sosial yang menjadikan individu atau kelompok yang berada di lapisan terendah merasa terintimidasi dan mulai melakukan aksi terorisme demi tercapainya tujuan serta aspirasi mereka dalam menyampaikan opini. Tidak jarang dari mereka melakukan tindak kekerasan, seperti penyiksaan, pasar gelap, dan pembunuhan. Keadaan ini tentunya sangat merugikan Bangsa Indonesia yang ikut berkontribusi dalam pemberantasan aktivis terorisme.
Lantas, apakah tujuan Denmark ikut berkontribusi membantu Indonesia dalam menangani kasus terorisme? Padahal mereka tidak memiliki sangkut paut terhadap Bangsa Indonesia. Menurut mereka, jika aksi terorisme ini tidak segera diberantas dengan tuntas, maka ada kemungkinan para aktivis ini akan melakukan tindak kriminalnya di negara-negara lain dan itu juga akan merugikan dan mencoreng nama baik suatu negara akibat lalai dalam mengatasi masalah internal di negaranya sendiri. Alasan paling kuat ialah bahwa jika Denmark memiliki masalah yang dialami oleh negaranya sendiri, mereka berharap Indonesia turut ikut serta dalam memberikan kontribusi nyata atas kerja sama yang mereka komitmenkan.
Jika dikaitkan dengan paham liberalisme, isu ini sangat menjelaskan betapa pentingnya kerja sama bilateral dalam suatu negara. Liberal sangat identik dengan yang namanya kerja sama, paham ini sangat memprioritaskan prinsip-prinsip rasional, sehingga hal ini dapat menjadi tolak ukur dalam berfikir sebelum bertindak. Berbeda dengan realisme yang melihat dan memusatkan negara sebagai sumber kekuasaan dan kekuatan, paham liberal memandang negara sebagai entitas konstitusional atau pemerintahan yang sangat menghormati dan menjunjung tinnggi hak manusia untuk bebas, hidup, dan sejahtera di dalam negaranya. Memang, setiap individu pasti mempunyai ego dan rasa persaingan yang sangat tinggi. Namun, kaum liberal juga meyakini bahwa mereka juga dapat terlibat dalam kegiatan kolaboratif dan kooperatif sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta bangsanya.
Liberalisme juga dapat menjadi middle way jika sebuah negara tidak mau melakukan tindak kekerasan dalam menjalani kehidupan bernegaranya. Karena paham liberal inilah berbagai negara, khusunya negara berkembang dapat mencapai tujuannya dan kedamaian pun tercipta tanpa harus memulai perang yang memiliki tingkat kehancuran dan perpecahan antar negara seperti yang terjadi pada Perang Dunia Pertama dan Kedua.
