PPN 12% dan Implikasi bagi Ekonomi dan Masyarakat

Sebagai mahasiswa yang peduli dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kita tidak bisa diam saja melihat kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini, yang pada awalnya dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan negara, memiliki berbagai implikasi yang perlu kita cermati lebih dalam.

Dari sudut pandang pemerintah, kenaikan tarif PPN ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan pendapatan tambahan ini, kita semua berharap bahwa akan ada peningkatan dalam pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun, kita harus kritis dan waspada terhadap bagaimana dana ini akan dikelola dan digunakan.

Pemerintah mengklaim bahwa PPN lebih adil karena dikenakan pada konsumsi daripada pendapatan. Dalam teori, ini memang masuk akal, tetapi apakah kenyataannya demikian? Kita harus mempertanyakan apakah benar setiap individu berkontribusi secara proporsional sesuai dengan konsumsi mereka, atau justru golongan menengah ke bawah yang paling merasakan beban ini.

Pemerintah berargumen bahwa inflasi yang mungkin timbul dari kenaikan PPN ini bisa dikendalikan. Namun, kita sebagai mahasiswa harus melihat bukti nyata dan data empiris yang menunjukkan bahwa kebijakan serupa di masa lalu benar-benar efektif dalam mengendalikan inflasi tanpa merugikan daya beli masyarakat.

Kita harus realistis dan melihat bahwa kenaikan PPN ini kemungkinan besar akan langsung berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Ketika harga barang dan jasa naik, daya beli mereka akan menurun. Ini bisa memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada dan menambah beban hidup sehari-hari. Kenaikan PPN ini juga akan menambah beban bagi UKM yang merupakan tulang punggung perekonomian kita. Mereka harus menaikkan harga untuk menutupi PPN yang lebih tinggi, yang bisa menurunkan daya saing mereka. Sebagai mahasiswa, kita harus mendukung UKM karena mereka adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu ancaman nyata dari kenaikan tarif PPN. Kita harus mempertanyakan bagaimana pemerintah akan mengendalikan inflasi ini dan apakah kebijakan moneter dan fiskal yang ada cukup kuat untuk mengatasi dampak negatif dari kenaikan harga secara umum.

Sebagai mahasiswa, kita harus menyuarakan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan ini:

1. Pemerintah harus memperkuat program perlindungan sosial dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang paling rentan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka tidak terlalu terpukul oleh kenaikan harga.

2. Pemberian insentif, pelatihan, dan akses ke pembiayaan bagi UKM harus ditingkatkan. Ini akan membantu mereka beradaptasi dengan kenaikan PPN dan tetap kompetitif di pasar.

3. Kebijakan pengendalian inflasi harus ditegakkan dengan ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa harga bahan pokok dan energi tidak melonjak drastis, dan kebijakan moneter harus dirancang untuk menjaga stabilitas harga.

Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak luas seperti kenaikan tarif PPN ini. Sementara ada potensi manfaat, kita harus memastikan bahwa dampak negatifnya diminimalisir dan kebijakan pendukung yang tepat diterapkan. Hanya dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.