Menggagas Net Zero Emission 2060: Strategi BPDPKS melalui Biodiesel B40

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Dampaknya yang luas terhadap lingkungan dan ekonomi menuntut setiap negara untuk mengambil langkah konkret dalam mencegah masalah ini semakin memburuk. Oleh karena itu transisi menuju energi terbarukan menjadi sebuah urgensi yang harus segera diadopsi penerapannya. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi dalam upaya global ini. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi adalah industri kelapa sawit. Pada tahun 2023 industri sawit menyumbang sekitar 3,88% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mendukung mata pencaharian lebih dari 17 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Selain menjadi komoditas ekspor utama yang mendukung perekonomian, kelapa sawit juga menjadi bahan baku utama dalam pengembangan energi terbarukan. Melalui upaya hilirisasi industri sawit, Indonesia berupaya meningkatkan nilai tambah dari produk kelapa sawit dan berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hadir di garis terdepan dalam upaya ini dengan tugas dan fungsi untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit guna mendukung keberlanjutan industri. BPDPKS tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi industri sawit tetapi juga berperan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah menuju Net Zero Emission pada tahun 2060. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemanfaatan energi terbarukan bukan lagi pilihan melainkan keharusan bagi Indonesia untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32% pada tahun 2030. Melalui berbagai inisiatif dan program, BPDPKS berkomitmen untuk mengkampanyekan praktik perkebunan yang berkelanjutan dan inovasi teknologi dalam rangka mengurangi produksi karbon dari sektor ini. Dengan demikian BPDPKS menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya kompetitif secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Peran BPDPKS dalam Transisi Energi Terbarukan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi terbarukan di Indonesia. BPDPKS berfokus pada pengembangan biodiesel sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Program biodiesel yang telah dimulai dengan B20 dan kini menuju B40 merupakan langkah konkret dalam upaya ini. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Biodiesel B40 yang akan diterapkan mulai 2025 adalah campuran 40% minyak kelapa sawit dan 60% solar, dan diharapkan dapat mengurangi emisi karbon hingga 34,6 juta ton CO2 per tahun.

Untuk mendukung program tersebut, BPDPKS memberikan insentif kepada produsen biodiesel guna menutupi selisih harga antara biodiesel dan solar sehingga diharapkan akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk memproduksi biodiesel. Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDPKS, menyatakan bahwa BPDPKS bertanggung jawab untuk menutup kesenjangan harga antara bahan bakar diesel dan biodiesel dalam rangka memastikan bahwa produksi biodiesel tetap berjalan dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, BPDPKS juga terlibat mendanai riset dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi biodiesel. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dukungan terhadap biodiesel ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025.

Tidak hanya memberi insentif, BPDPKS juga mendukung pengembangan infrastruktur distribusi biodiesel di seluruh Indonesia. Pembangunan fasilitas penyimpanan dan peningkatan kapasitas pelabuhan bertujuan memperlancar distribusi biodiesel ke berbagai wilayah termasuk daerah terpencil sekalipun. Selain itu, BPDPKS aktif dalam kampanye edukasi publik guna mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transisi ke energi terbarukan melalui penggunaan biodiesel.

Biodiesel B40 sebagai Solusi untuk Net Zero Emission

Biodiesel B40 merupakan langkah signifikan dalam upaya Indonesia. Biodiesel B40 menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil konvensional. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penggunaan biodiesel B40 diharapkan dapat mengurangi emisi karbon hingga 34,6 juta ton CO2 per tahun, sebuah kontribusi penting dalam menurunkan produksi karbon nasional. Keunggulan teknis Biodiesel B40 terletak pada sifatnya yang biodegradable dan lebih bersih dalam proses pembakaran sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah. Selain itu, Biodiesel B40 dapat diproduksi secara domestik sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Namun implementasi biodiesel B40 tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan ketersediaan pasokan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk produksi biodiesel. Selain itu, diperlukan infrastruktur distribusi yang memadai untuk memastikan bahwa biodiesel dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung peningkatan penggunaan biodiesel dari B40 menuju B50.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, Biodiesel B40 memiliki potensi besar untuk menjadi solusi utama dalam upaya Indonesia mencapai Net Zero Emission. Melalui penggunaan teknologi yang tepat dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, Indonesia dapat memimpin transformasi energi di kawasan Asia Tenggara dan memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam upaya global mengatasi perubahan iklim.