Semenjak diberlakukannya EBTANAS yang kemudian berganti menjadi Ujian Nasional (UN/UNAS) masalah demi masalah terus bergulir tak pernah ada penyelesaian dan evaluasi dari pemerintah dalam hal ini pihak kementerian pendidikan yang membuat pelaksanaan ujian akhir tersebut semakin baik. Mulai dari bocornya soal, jual beli kunci jawaban sampai dengan tim sukses yang disiapkan pihak sekolah demi pencapaian prosentase kelulusan peserta didiknya 100%. Berbagai upaya dilakukan melalui tekanan-tekanan politis mulai dari gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas pendidikan sampai kepada kepala sekolah, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ujian nasional bukan lagi menjadi ajang penentuan kualitas pendidikan semata tetapi sudah meluas ke ranah politik yang sangat kental. Dan ini sudah bukan lagi menajdi rahasia umum, dan yang lebih parah lagi ternyata permainan kotor seperti ini sudah menjadi pijakan seluruh peserta ujian nasional di seantero nusantara, sehingga para peserta didik tak lagi mempersiapkan diri dengan matang dalam mengahadapi ujian akhir, karena sudah tersimpan dalam memori mereka dan bahkan sudah menajdi mindset mereka bahwa dengan tidak belajar pun mereka pasti lulus dengan nilai fantastis. Apakah ini yang dinamakan kualiatas pendidikan ? Sepertinya kementerian pendidikan pun maklum dengan hal ini, karena target yang dicapai hanya hasil yang menjadi dasar dari kualitas atau mutu pendidikan bukan prosesnya. Wajar saja jika masalah kecurangan demi kecurangan akan terus terjadi, dan ini sudah mendapatkan lebel “halal” demi pencapaian mutu pendidikan di negeri ini.
Upaya kementerian pendidikan dalam mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan membuat 20 variasi paket soal dengan naskah dan LJUN yang diberi barcode dengan harapan tidak terjadi lagi kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional di tahun 2013 ini. Namun, apa yang terjadi, sebuah tragedi nasional yang baru pertama kali terjadi sepanjang pelaksanaan ujian akhir nasional yakni adanya penundaan pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C di 11 (sebelas) provinsi di wilayah Indonesia tengah ditambah lagi dengan kualitas kertas LJUN di provinsi lain yang sudah melaksanakan UN tingkat SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dengan kualitas yang sangat buruk, bahkan semua peserta UN mengatakan bahwa kertas LJUN seperti “bungkus cabe”. Ini sebuah tamparan keras bagi Mendikbud dan jajarannya sebagai pelaksana UN di tingkat pusat, namun apa tanggapan mendikbud dengan peristiwa tersebut hanya dengan pernyataan maaf saja dan bahkan ketika dimintai pendapat oleh wartawan tentang banyaknya desakan masyarakat bahwa mendikbud harus mundur sebagai bentuk tanggungjawab atas semua kejadian tersebut, dia hanya tersenyum sambil menggerakkan badannya mundur ke belakang kemudian maju lagi kedepan sambil berkata, “Urusan mundur tidaknya itu tergantung presiden….”. ini sebuah pernyataan yang tidak pantas dari seorang mendikbud.
Permasalahan demi permasalahan yang muncul sepanjang pelaksanaan ujian nasional sejatinya adalah sebuah pembodohan massal terhadap peserta didik yang justru tidak mendidik anak bangsa. Apakah ini yang dimaksud dalam amanat pembukaan UUD 1945 “…….mencerdaskan kehidupan bangsa….” ?
Ujian nasional tidak bisa dijadikan standar nasional dalam penentuan mutu pendidikan dan dijadikan penentu kelulusan peserta didik. Sekolah dan Guru yang melakukan penilaian pembelajaran yang punya kewenangan penuh dalam menentukan kelulusan peserta didiknya bukan dari hasil UN.
Sudah saatnya pemerintah sadar diri dan segera memperbaiki citra pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih lagi di masa yang akan datang. Kembalikan hak sekolah dan guru dalam melakukan penilaian pembelajaran sampai dengan penentuan kelulusan peserta didiknya dan hapus UN karena lebih banyak mudlaratnya daripada manfaatnya, jangan lagi hancurkan pendidikan di negeri ini hanya demi kepentingan politik.
