[caption id="" align="aligncenter" width="375" caption="dok.globalvoicesonline.org"][/caption] Suatu hari saya pernah berbincang-bincang secara santai dengan seorang abdi negara yang saat ini masih aktif di Kementerian Hukum dan HAM. Saat itu tepat sehari setelah Novel Baswedan di kepung di gedung KPK oleh beberapa polisi. Entah kenapa tiba-tiba bapak ini bercerita tentang pengalaman buruknya berurusan dengan oknum polisi. Sebutlah namanya bapak Rudi. Pak Rudi pernah menjabat sebagai kepala imigrasi di sebuah daerah. Tentunya sebagai kepala imigrasi di daerah, dialah yang melegalisasi paspor. Untuk urusan paspor ada beberapa dokumen yang wajib di penuhi. Beberapa diantaranya adalah kartu tanda penduduk, akte lahir dan surat nikah jika memang sudah menikah. Kemudian, pelan-pelan pak Rudi menceritakan kronologis bagaimana dia diperkarakan oleh beberapa oknum polisi. Saat itu seperti biasa pak Rudi datang ke kantornya pada pagi hari. Setelah hari beranjak siang, tiba-tiba salah satu stafnya melapor bahwa ada sekitar empat polisi yang ingin bertemu kepala imigrasi. Oknum polisi tersebut tidak mau jika hanya bertemu staf imigrasi. Sedikit kaget dengan kedatangan oknum polisi yang datang tanpa pemberitahuan akhirnya pak Rudi menerima perwakilan oknum polisi tersebut di ruangannya. Kemudian mulailah oknum polisi tersebut membeberkan alasan kedatangannya. “Bapak Rudi, apakah benar paspor ini berasal dari kantor ini?” seru oknum polisi sambil memerlihatkan paspor seseorang. “Betul pak, paspor itu dikeluarkan oleh kantor imigrasi ini” jawab pak Rudi. “Lalu apakah benar tanda tangan yang ada di paspor ini adalah tanda tangan bapak?” tukas oknum polisi sambil membuka lembar paspor. Tanpa ragu pak Rudi menjawab “Betul pak, itu adalah tanda tangan saya sendiri” “Oke, kalau begitu sekarang juga bapak ikut ke kantor kami!” tegas oknum polisi. Kaget bukan alang kepalang, pak Rudi bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa dia harus ke kantor polisi? “Masalahnya apa pak sampai-sampai saya harus ke kantor bapak?” buru pak Rudi. “Bapak sudah mengakui bahwa paspor tersebut ditandatangani oleh bapak bukan? Paspor ini adalah paspor palsu pak! Karena orang yang ada dalam foto ini menggunakan data palsu” jawab oknum polisi tersebut. Tak ingin berdebat lebih lama di kantornya, akhirnya pak Rudi ikut juga ke kantor polisi bersama tiga orang oknum polisi lainnya yang sudah menunggu di luar ruangan. Banyak staf pak Rudi yang juga bertanya-tanya ada apa gerangan oknum polisi-polisi ini datang ke kantor imigrasi. Usut punya usut ternyata orang yang ada dalam paspor tersebut adalah calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Namun, setelah diselidiki ternyata dokumen-dokumen yang digunakan sebagai prasyarat pembuatan paspor disinyalir menggunakan dokumen asli tapi palsu. Bagi pak Rudi jelas tuduhan oknum polisi salah alamat. Karena kantor imigrasi sudah sesuai prosedur meminta warga yang membutuhkan paspor agar menyertakan KTP, Akta Lahir dan Surat Nikah. Jika dokumen-dokumen tersebut palsu, seharusnya polisi memeriksanya dulu dari RT, RW hingga kelurahan dan kecamatan setempat. Bukan malah langsung menyatakan paspor tersebut adalah paspor palsu. Menurut oknum polisi tersebut, jelas pak Rudi terlibat dalam pembuatan dokumen palsu. Karena sudah jelas ada tanda tangan pak Rudi dalam paspor yang dianggap palsu tersebut. Setelah berdebat cukup lama akhirnya pak Rudi bisa selamat dari jerat oknum polisi yang berusaha memperkarakannya. Sejak kejadian itu pak Rudi mulai trauma dengan polisi. Dari pengalaman pak Rudi tersebut mungkin sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa selama ini ternyata bukan institusi seperti KPK saja yang suka dikerjai oleh oknum-oknum polisi. Salam Hangat http://dzulfikaralala.wordpress.com Follow @gurubimbel
