Untuk menggencarkan Gerakan Sadar Pemilu kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019, pada Oktober 2017 lalu  Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meluncurkan tagline ‘Pemilih Berdaulat Negara Kuat’.
Selain untuk menggambarkan visi KPU sebagai penyelenggara pemilu, filosofi tagline tersebut  kononnya menggambarkan apa yang ada dalam undang-undang  yakni kedaulatan berada di tangan rakyat yang menjadi pemilih dalam gelaran pemilu.
Benarkah rakyat mempunyai kedaulatan dalam pemilu? Apakah  rakyat benar-benar mempunyai hak dalam menentukan (memilih)  calon pemimpinnya? Sebagai pemilih, apakah rakyat benar-benar berdaulat dalam memilih presiden-wakil presiden dalam pemilu?
Sesungguhnya, tidak pernah benar-benar ada kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi kita. Rakyat tidak pernah benar-benar  mempunya hak pilih untuk menentukan  calon pemimpinnya dalam pemilu.  Sebagai pemilih, rakyat tidak pernah berada dalam posisi benar-benar berdaulat ketika memilih presiden-wakil presiden dalan kontestasi politik lima tahunan yang biasa disebut pesta demokrasi.
Ketika memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR RI, DPRD I/DPRD II, partai politik telah lebih dulu memilihkan calon-calon untuk dipilih. Pun demikian dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Rakyat tidak bisa begitu saja menggunakan kedaulatannya untuk  memilih presiden-wakil presiden sesuai dengan kehendak dan keinginannya.
Pasangan capres-cawapres yang akan bertanding dalam pemilu diusulkan/dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Begitulah bunyi peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu pulalah sebenarnya posisi rakyat sebagai pemilih yang baru bisa memilih apabila  partai politik atau gabungan partai politik telah memilihkan  capres-cawapres untuk dipilih.
Dengan demikian, partai politiklah sebenarnya yang menjadi pemilih berdaulat. Bahkan, partai politiklah yang berdaulat untuk menentukan calon-calon yang akan dipilih rakyat dalam pemilu.
Sejatinya, kedaulatan rakyat sebagai pemilih dalam pemilu telah diwakilkan kepada partai politik untuk memilihkan calon yang akan dipilih (lagi) secara bersama-sama oleh seluruh rakyat.  Sebagai pemilih, rakyat ‘hanya’ berdaulat untuk memilih calon yang telah dipilihkan partai politik.
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitu, rumusan naskah asli Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Pada perubahan ketiga UUD 1945, mengenai kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal  1 ayat (2)  dengan rumusan baru yang  bunyinya berubah menjadi  Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang kita anut. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.
