Mohon tunggu...
Fhaya Alfa Mumtaza
Fhaya Alfa Mumtaza Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional

UPN "veteran" Yogyakarta tahun 2020

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Peran PLN Indonesia di Kancah Internasional Saat Ini

8 Oktober 2022   06:25 Diperbarui: 8 Oktober 2022   06:39 289
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Untuk pertama kalinya, Indonesia diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menjabat sebagai Presiden G20 2022 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Sebagai Presidensi 2022, Indonesia memiliki peran dalam menetapkan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Untuk itu, Indonesia akan menggunakan acara ini sebagai forum dan wadah untuk menunjukkan status negara kita sebagai forum global terkemuka yang ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan dan isu dalam skala global.

Ditengah situasi yang sangat cair serta dinamika yang sangat banyak menghadapi banyak sekali tantangan di waktu yang bersamaan seperti pandemi Covid-19 yang belum selesai, muncul perang di Ukraina, serta muncul perkembangan baru yang muncul di selat Taiwan Indonesia menjadi Presiden dari G20. Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola kasus- kasus yang ada di politik Luar Negeri Indonesia ini. Upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia itu adalah sebuah mandat dari konstitusi negara kita yang harus di jalan kan. 

Mandat ini lebih mudah di jalan kan dengan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. jika banyak yang bertanya apakah Politik Luar Negeri bebas aktif ini masih relevan di era sekarang? maka jawabannya adalah masih sangat relevan. kenapa? karena di dalam dunia yang di penuhi dengan revalitas yang semakin menajam, revalitas kompetisi adalah sesuatu yang tidak bisa di hindari. Revalitas AS dan RRT terutama dalam situasi diselat Taiwan dapat meruncing jika tidak dikelola dengan baik oleh para pihak yang bersangkutan.  didalam mengelola hal tersebut juga diharapkan adalah tidak hanya berpikir mengenai kepentingan nasional masing - masing tetapi berpikirlah sebagai pemimpin dunia. jadi dapat diarti kan sebagaimana harus ada balanceing antara nya bagaimana kita memperjuangkan kepentingan nasional kita dengan bagaimana kita berkontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. 

Misi ASEAN Wesbbe

Peran Indonesia saat ini tidak hanya menjadi tuan rumah di G20 namun tahun depan Indonesia juga menjadi ketua ASEAN. ASEAN ini ada di antara Indo Paifik dan kawasan Indo Pasifik saat ini selalu disebut sebagai kawasan yang strategis sehingga menjadi kawasan yang di perebutkan pengaruh nya oleh kekuatan - kekuatan besar. sebagai satu komunitas yang berada ditengah-tengah Indo Pasifik maka menjadi tugas ASEAN untuk mengatur bagai mana kedepannya ASEAN masih dapat terus memberikan kontribusi bagi kedamaian dan kemakmuran Indo-Pasifik.

Selama 55 tahun kita baru memperingati hari jadi ASEAN namun ASEAN sudah banyak memberi kontribusi yang sangat luar biasa di kawasan dan di dunia terutama mengenai stabilitas. namun isu yang ada di myanmar masih menjadi salah satu isu yang tertunda dan Indonesia harus segera menyelesaikan isu tersebut. ASEAN dari sejak awal setelah kudeta sudah mengulurkan tangan untuk membantu isu tersebut dan tawaran tersebut di terima oleh myanmar sendiri dengan janji akan di implementasikan. namun yang terjadi sekarang adalah sampai saat ini, sudah lebih dari satu setengah tahun yang dinamakan FIVE POIN OF KONSESNSUS tidak dilaksanakan oleh junta militer Myanmar. sehingga mau tidak mau kita harus melihat lagi kenapa junta militer Myanmar tidak mengimplementasikan Five Poin of Konensus tersebut dan keputusan apa yang akan dilakukan ASEAN terhadap Myanmar karena kita tidak mau terus menerus tersandra oleh urusan Myanmar dan kita otomatis kita tidak bisa kontribusi. jadi itulah dua pilar yang ingin di perkuat Indonesia pada masa ke ketuaan baik memperkuat pilar community building dan memperkuat kontibusi ASEAN bagi kawasan dan dunia.

Peran Indonesia di dunia internasional melalui PBB juga telah memberikan Indonesia beberapa peran penting. Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia menjadi negara anggota ke-60 PBB. Sejak aksesi pertama, Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi PBB dan program-programnya. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia terdaftar pada beberapa lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Dewan Keamanan PBB, dll.

Beberapa peran penting yang masih berjalan di antara nya : 

1. Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) - (2021-2023)
Indonesia memperoleh 186 suara dari total 190 suara. Selain Indonesia, Jepang (185 suara) dan Kepulauan Solomon (187 suara) juga terpilih mewakili grup Asia-Pasifik. Kemenangan Indonesia sebagai anggota ECOSOC menunjukkan komitmennya untuk tetap terlibat aktif dalam memajukan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dari FAO, WHO, IMO, ICAO dan IAEA. Pemilu Indonesia kali ini merupakan pemilu ke-12 yang menjadi anggota ECOSOC, setelah pemilu terakhir tahun 2012-2014. Sebelumnya, Indonesia memegang posisi ini dari tahun 1956 hingga 1958. 1969-1971; 1974-1975; 1979-1981; 1984-1986; 1989-1991.

2. Dewan Hak Asasi Manusia PBB - (2020-2022)
Indonesia memperoleh suara dari 174 negara dan terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Pemilu di Indonesia merupakan bentuk penegasan kembali komitmen Indonesia untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dan menegakkan norma-norma HAM global tidak hanya di tingkat global, tetapi juga di tingkat regional dan nasional. Sebelumnya, Indonesia menjabat empat kali sebagai anggota Dewan HAM PBB. Jadi saya adalah anggota pendiri pada 2006-2007. Indonesia telah terpilih kembali untuk periode 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017 dan terpilih kembali tahun ini.

3. Dewan Keamanan PBB - (2019-2020)
Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia akan menjadi mitra sejati perdamaian dunia dengan mengedepankan pendekatan konstruktif dan menjadi penghubung antar anggota DK PBB dalam isu-isu sensitif.Kampanye tersebut telah memenuhi janjinya. Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, Indonesia pernah menjabat posisi ini pada 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun