Suhu politik dan gejolak sosial masyarakat tidak akan sepanas ini jika pemerintah arif dan cepat tanggap menyikapi kondisi yang ada. Jika saja pemerintah cepat merespon keresahan masyarakat pada bulan Oktober yang lalu, terkait dengan dugaan penistaan agama, mungkin tidak akan ada lautan manusia membanjiri ibukota Jakarta. Tidak perpecahan antara satu sama lain, tidak saling menghina dan menjelekkan.
Satu bulan lamanya isu tersebut ramai dibicarakan, tapi tidak sepatah katapun keluar dari mulut Presiden Jokowi secara langsung kehadapan publik. Minimal memberikan kepastian tentang proses hukum, atau memberikan pernyataan yang tidak melindungi. Setelah terjadi keributan, baru Presiden datang dengan kata-kata yang menambah rasa risau. Bukan fokus kepada kasus, malah menambah kecurigaan baru.
Presiden kan bisa meminta aparat hukum untuk bergerak cepat seperti mereka mengusut kasus-kasus yang lain. Kenapa dalam kasus yang sensitif seperti ini, aparat hukum seperti membaca arah angin terlebih dahulu. Ini yang memunculkan dugaan ketidak adilan dalam penegakan hukum.
Saat masyarakat ramai berempati terhadap pembantaian muslim Rohingya, Myanmar. Tidak juga ada ucapan empati dari Presiden, padahal beritanya ramai dimuat diberbagai media massa, dan telah menjadi perhatian internasional. Apakah Presiden tidak tahu dengan kondisi tersebut, minimal memberikan simpati seperti menanggapi kasus bom di Paris 2015 yang lalu.
Demi mempertahankan tempat mencari sesuap nasi, petani Majalengka, Jawa Barat menghalangi proses pengukuran tanah. Tapi mereka ditembak dengan gas air mata oleh polisi, tidak juga terdengar ucapan tegas langsung dari Presiden. Apakah Presiden tidak mengetahui berita tersebut?
Tidak berapa lama setelah itu, bendera China berkibar dibeberapa daerah di Indonesia. Dan ancaman nyata terhadap NKRI itu disiarkan oleh TVRI, media milik pemerintah. Apakah Presiden juga tidak mengetahui tentang informasi tersebu?, padahal saat itu Presiden sibuk mengatakan ancaman terhadap NKRI dan melakukan pertemuan-pertemuan politik.
Serbuan tenaga kerja asing asal China juga ditanggapi Presiden dengan data resmi. Apakah Presiden tidak melihat/membaca/mendengarkan berita kalau tenaga kerja illegal sudah banyak ditangkap, dan itu sudah ramai dibicarakan. Apakah Presiden juga tidak mengetahui tentang itu?. Padahal sangat ramai sekali membahas bagaimana bibit cabe itu berbahaya yang dikembangkan oleh orang China illegal itu, belum lagi Narkoba yang ditemukan dalam tiang pancang.
Kenapa Mr. Presiden membandingkan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dengan TKI di Malaysia. Apakah Mr. Presiden tidak tahu kalau TKI itu rata-rata kerja jadi asisten rumah tangga dan buruh diperkebunan, pekerjaan itu rata-rata tidak diminati oleh warga negara tersebut. Sedangkan tenaga kerja illegal China kerja di perusahaan tambang, dan perusahaan lainnya. Itu pekerjaan yang sulit bagi anak negeri untuk masuk ditengah makin tingginya angka pengangguran.
Setelah itu ada pembantaian di Aleppo Suriah. Presiden tidak baca berita ya, bagaimana pedihnya melihat masyarakat sipil dibantai. PBB saja mengatakan itu kejahatan internasional, kenapa Presiden tidak memberikan tanggapan. Ini kan terkait dengan kemanusiaan, atau memang benar Presiden tidak mengetahuinya. Bukankah Presiden Aktif di media sosial, banyak yang mention bapak lo.
Kalau memang ada yang Mr. Presiden suruh untuk menganalisa dan menyampaikan berita penting, carilah orang yang benar-benar bertujuan untuk kebaikan, jangan yang mempunyai sentimen terhadap golongan tertentu atau hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Sehingga berita yang disampaikan kepada Mr. Presiden benar-benar adil dan benar.
Sudahkah baca berita Mr. Presiden?
