Penyesatan Narasi Dalam Menerapkan Kebijakan Pajak Yang Membuat Rakyat Menderita

Wacana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai harga berlaku untuk barang mewah, sejumlah barang dan jasa tetap ikut terdampak tarif PPN 12%. Kompas.id(03-01-2025)

Adapun sejumlah barang dan jasa itu di atur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 131 tahun 2024 yang mengatur tentang skema PPN di tahun 2025, bahwa tarif efektif 12% untuk barang-barang mewah dan tarif efektif 11% untuk barang non mewah. 

Tentu wacana diatas menjadikan pertimbangan di berbagai kalangan mulai dari menengah atas dan bawah. Pasalnya pemerintah menyakinkan bahwa PPN 12% hanya untuk barang mewah namun fakta dilapangan harga-harga barang lain tetap naik. Hal ini dipicu oleh ketidakjelasan di awal akan barang yang akan terkena PPN 12%. Sehingga penjual memasukkan PPN 12% pada semua jenis barang. Ketika dilapangan harga sudah naik, hal ini tidak bisa dikoreksi meski aturan menyebutkan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah saja.

Kebijakan negara tak ubahnya seperti buah simalakama, meskipun negara berusaha untuk cuci tangan dengan didukung media partisan dan menyebutkan berbagai program bantuan yang diklaim untuk meringankan hidup rakyat. Negara memaksakan kebijakan dengan membuat narasi seolah berpihak kepada rakyat, namun sejatinya abai terhadap penderitaan rakyat. Inilah wajah pemimpin di dalam sistem kapitalisme sekulerisme yang sarat akan kepentingan para korporasi. Hingga tiap kebijakan yang diambilnya menguatkan profil penguasa yang populis otoriter.

Tentu hal itu berbeda dengan sistem Islam dimana Islam mewajibkan penguasa sebagai raa'in yang mengurus rakyat sesuai dengan aturan Islam, dan tidak menimbulkan antipati pada rakyat dan tidak membuat rakyat menderita. Sistem Islam tidak akan memberlakukan pajak, karena pajak bukan sumber pendapatan utama di dalam negara. Pajak dipungut oleh negara saat kas Baitul mal kosong dan diambil dari mereka yang memiliki kelebihan harta saja .Selain itu Islam juga menekankan pentingnya sistem yang baik untuk menjalankan kekuasaan. Sebab Allah mengancam penguasa yang melanggar aturan Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw "Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan. Padahal kekuasaan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak (HR al-Bukhari). Sistem yang baik merujuk pada sistem pemerintahan yang berlandaskan aqidah dan syariat Islam. Bukan yang didasarkan pada aqidah dan sistem sekuler sebagaimana saat ini. 

Wallahu alam bishawab