Sejak diberlakukanya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001, daerah dituntut untuk mandiridalam hal keuangan daerah dan mewujudkan pembangunan sendiri. Semakin mandiri suatu daerah, maka semakin berhasil pula daerah tersebut mencapai pembangunan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah harus memikirkan cara-cara untuk membangun daerahnya dengan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya.
Kabupaten Jember merupakan salah satu kota/kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 3.293,34 km2 dan membagi wilayahnya menjadi 31 kecamatan dengan 226 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas di Kabupaten Jember adalah Kecamatan Tempurejo dibandingkan kecamatan lainnya, namun jumlah penduduk terbesar terdapat di wilayah Kabupaten Sumbersari dengan jumlah penduduk sebanyak 126.279 jiwa. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Jember terus meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Memang kondisi perekonomian Kabupaten Jember ini masih cukup baik dan bisa dipertahankan, pertumbuhan ekonominya relatif stabil pada tingkat yang cukup tinggi dalam konteks krisis ekonomi global, meskipun terdapat tanda-tanda melambat dan sedikit menurun. PDRB Kabupaten Jember atas dasar harga konstan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp 51.370.517,2 juta, Rp 54.200.041,3 juta, Rp 52.586.557,7 juta, Rp 54.688.719,1 juta dan 57.167.134,9 juta (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022).
Adanya keterbatasan modal untuk pembangunan ekonomi memerlukan kebijakan pembangunan yang tepat dan tepat sasaran, oleh karena itu perlu diidentifikasi berdasarkan prioritas sektoral. Prioritas pembangunan dari sudut pandang ekonomi ditentukan berdasarkan potensi kegiatan sektor atau subsektor tersebut. Untuk itu perlu dikaji daerah mana saja yang kemungkinan akan ditetapkan sebagai kawasan prioritas dalam pengembangan pemerintahan Kabupaten Jember. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuka peluang untuk mengembangkan potensi pendapatan daerah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan persaingan aktif antar daerah.
Kabupaten Jember mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia dan wilayah yang cukup potensial dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sektor perekonomian terbagi menjadi 9 sektor pembangunan perekonomian daerah, yaitu perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, industri pengolahan, sektor jasa, sektor pertanian, konstruksi, persewaan dan jasa keuangan, ketenagalistrikan, sektor gas dan air bersih, serta sektor pertambangan dan penggalian. Setiap sektor ekonomi tersebut berkontribusi terhadap PDRB.
Masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda, namun jika dilihat dari struktur perekonomian Kabupaten Jember pada tahun 2022 didominasi, secara berturut-turut terdapat 5 kategori lapangan usaha, diantaranya meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; kontruksi; dan informasi komunikasi. Hal ini berpotensi menjadi bidang prioritas dalam perencanaan pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Jember tahun 2022 dimiliki oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 25,99 % (turun dari 26,01% pada tahun 2021). Hal ini karena banyaknya masyarakat Kabupaten Jember yang bekerja sebagai petani, terutama petani kopi, tembakau, dan sayur. Selain itu, sektor usaha Industri Pengolahan menyumbang 20,82% (dibandingkan 21,13% pada tahun 2021), disusul oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan reparasi sepeda motor meningkat sebesar 14,76% pada tahun 2022 (naik dari 14,26% pada tahun 2021). Saat itu, bisnis Konstruksi sebesar 7,80% (dibandingkan 7,74% di tahun 2021), bisnis Informasi dan Komunikasi sebesar 7,19% (dibandingkan 7,32% di tahun 2021). Salah satu penyebab menurunya peran pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah menurunnya produksi akibat musim yang tidak mendukung.
Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah tentu saja berbeda-beda. Beberapa daerah dapat merangsang kegiatan perekonomiannya untuk mencapai pertumbuhan yang pesat. Namun di sisi lain, terdapat wilayah yang tidak mudah untuk merangsang aktivitas perekonomian di wilayah tersebut sehingga menyebabkan siklus perekonomian terkadang stagnan atau bahkan mengalami pertumbuhan negatif. Keberhasilan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu, prioritas pembangunan daerah harus diselaraskan dengan potensinya agar peran sektor-sektor potensial dapat terlihat jelas dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta perkembangan PDRB dan industri terkait.
Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan perekonomian daerah adalah perlunya wilayah yang dapat diandalkan untuk pengembangan potensi masing-masing daerah. Perbedaan antar daerah berarti mewakili perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, keterbatasan dan hambatan dari pemerintah akibat akses terhadap lingkungan yang berbeda. Perbedaan tersebut mempengaruhi keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah. Daerah yang potensi sumber daya alamnya lebih besar akan lebih cepat berkembang, dimana pengembangan lokasi akan mendongkrak daerah disekitarnya. Jika ada sektor ekonomi yang lebih penting tumbuh, maka cenderung berkembang lebih awal, diikuti dengan berkembangnya sektor-sektor lain yang kurang unggul. Pembangunan daerah tidak dapat dicapai secara menyeluruh pada seluruh sektor ekonomi, namun prioritas diberikan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga dapat merangsang industri terkait lainnya untuk mengikuti perkembangan sektor potensial ini.
Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi, permasalahan, kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan. Hubungan antardaerah merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Mengingat suatu daerah tidak bisa berpemerintahan sendiri dan harus mampu berinteraksi dengan daerah lain, maka potensi daerah yang terlibat menjadi penting untuk dapat membantu menentukan arah kebijakan. Selain itu strategi campur tangan pemerintah perlu diterapkan, dimana pemerintah hendaknya terus menggali potensi perekonomian yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang direncanakan, termasuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah. Masing-masing tujuan tersebut mungkin saja saling berkaitan dan mungkin juga saling bertentangan, sehingga dalam perencanaan perlu ditentukan prioritas tujuan berdasarkan karakteristik dan kondisi wilayah.
