Seperti yang diungkapkan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah dalam Kongres V "Kami akan menyepakati komposisi pimpiman MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang bersepakat, yang commited, yang setuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," tegas Basarah di kawasan Sanur, Bali, Ahad (11/8/2019). Seperti yang dikutip dari Tirto.id.
Namun Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia mengisyaratkan menolak amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menghidupkan kembali menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN.Â
"Saya ini kan produk pemilihan langsung," ujar Jokowi ketika makan siang bersama para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (14/08/2019) seperti yang dikutip dari tempo.co
Manuver-manuver yang dilakukan PDIP ini entah karena percaya diri atau arogansi pemenang, namun yang pasti apabila manuver itu berimplikasi mengkhianati keinginan rakyat, siap-siap saja untuk dihukum 5 tahun yang akan datang dengan tidak dipilih kembali.
Sumber.
cnnindonesia.com
tirto.id
tempo.co
gatra.com
