Emang Harus Ada Menteri dari Kaum Milenial?

Istilah milenial rasanya sudah terlalu mengharu biru, malah terasa lebay. Apa sih milenial itu? Cara hidup, mindset, atau cuma masalah umur saja?. Jadi apa sih milenial itu? Menurut wikipedia, milenial (juga dikenal sebagai Generasi Y, Gen Y atau Generasi Langgas) adalah kelompok demografi setelah Generasi X (Gen-X). 

Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

Jadi mungkin yang dimaksud dengan calon menteri Jokowi yang berasal dari kaum milenial itu, adalah calon menteri yang umurnya di bawah usia 35. Jokowi tentunya sudah memiliki kriteria sendiri terkait hal itu, muda tidak hanya muda tapi tentu saja memiliki kapabilitas, moral, serta integritas yang mumpuni.

Memang banyak sekali anak muda yang memiliki semua itu, namun itu saja tidak cukup visi yang ada di kepala mereka harus seruang dan sebangun dengan pimpinannya dalam hal ini Jokowi. Agar skema  pemerintahannya sesuai dengan capaian target yang akan diraihnya.

Betul dalam beberapa kesempatan Jokowi mengutarakan keinginannya menggandeng anak-anak muda untuk membantunya dalam kabinet kerja di periode ke 2 pemerintahannya. "Bisa saja ada menteri umur 20 - 25 tahun. Tapi dia harus mengerti manajerial, manajemen, mampu mengeksekusi program yang ada. Karena saat ini dan ke depan perlu orang-orang dinamis." kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Apakah keinginan Jokowi menjadikan anak-anak muda generasi milenial menjadi menteri di kabinetnya kali ini merupakan manifestasi dari keinginanannya untuk membentuk kabinet zaken yang berasal dari teknokrat maupun kaum profesional dalam bidangnya masing-masing, yang betul-betul merumuskan persoalan bangsa tanpa campur tangan kepentingan.

Hal ini pun pernah diungkapkan Jokowi, bahwa menteri-menteri yang nantinya akan ditunjuk berdasarkan pada kapabilitasnya semata, tanpa melihat dari partai politik atau dari kalangan mana mereka datangnya. "Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi seperti yang dikutip dalam wawancara dengan harian Kompas.

Namun demikian rasanya Jokowi akan sangat sulit untuk mengabaikan masukan atau lebih tepatnya tekanan dari partai politik terkait posisi menteri-menteri yang akan ditunjuk sebagai pembantunya. 

Pemerintahan tidak hanya tentang kerja untuk kesejahteraan rakyat, namun bagaimana mengelola berbagai kepentingan termasuk kepentingan partai politik agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan smooth tanpa gangguan yang berimplikasi gaduh, berujung pemerintahan menjadi tidak efektif.

Partai politik pendukung Jokowi seharusnya bisa tahu diri. Jangan pula terlalu terkesan mendiktekan keinginannya mendapatkan jatah dengan jumlah dan lingkup kerja tertentu seperti yang sering dilakukan oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai PKB. Ingat presiden masih memiliki hak prerogatif buat memilih menteri-menterinya.

Hak prerogatif ini lah yang akan dipakai Jokowi untuk menuntaskan keinginannya agar orang muda bisa berdiri dibelakangnya untuk membantu mewujudkan program-program dan janji-janji kampanyenya.