Rekonsiliasi, Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Gosip bertebaran, Sandiaga Uno akan menjadi bagian kabinet Kerja jilid II pemerintahan Jokowi. Ya sah-sah saja sih, namanya juga gosip kebenarannya masih sumir. Sandi cawapres 02 bisa dianggap simbol dalam proses rekonsiliasi antara dua grup besar 01 dan 02.

Rekonsiliasi menurut KBBI berarti perbuatan memulihkan kembali hubungan persahabatan/pertemanan pada keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan. 

Namun demikian rekonsiliasi tidak harus juga dimanifestasikan melalui pembagian kekuaasaan. Harus ada landasan keinginan berupa keikhlasan untuk menjadikan peristiwa rekonsiliasi itu bermakna.

Percuma saja rekonsiliasi  dilakukan jika tidak ada keikhlasan dalam menerima keadaan yang menjadi pemicu perbedaan itu sendiri.  Dalam konteks perbedaan iman politik seperti yang terjadi di pilpres 2019 ini, akan lebih baik membiarkan rekonsiliasi berjalan secara alami saja. Tidak perlu iming-iming, kaya anak nangis supaya berhenti tangisnya diiming-imingi permen. 

Jangan pula dipaksakan, dengan terus menerus mendorong Jokowi dan Prabowo bertemu, karena  sebetulnya efek ke grassroots itu sangat kecil. Yang perlu dilakukan oleh para elite dua kelompok besar pengusung capres ini adalah berhenti memprovokasi massa pendukungnya dengan retorika propagandis yang membuat sentimen perbedaan itu terus menyala.

Contoh apa yang dilakukan kelompok alumni 212 yang merupakan pendukung 02, berniat mengadakan penggalangan massa pada saat pembacaan putusan sidang gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan label yang seolah agamis "halal bihalal" padahal ya sangat murni politik. 

Bisa jadi Jokowi dan Prabowo bertemu 1000 kali, atau Sandi di beri jabatan menteri apapun, semuanya menjadi percuma apabila di tingkat elite lainnya yang bersentuhan  langsung dengan akar rumput provokasi terus dilakukan, rekonsiliasi menjadi sebuah omong kosong saja.

Apabila diamati sepertinya ada beberapa pihak yang menghendaki rekonsiliasi tidak pernah terjadi secara sempurna. Polarisasi memang sengaja dipelihara untuk kepentingan tertentu. Entah apa itu, yang jelas menurut mereka itu lebih penting dari bersatunya kembali rakyat Indonesia.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk kembali mempersatukan para pihak itu, tetapi harus ada kelogowoan dari semua pihak agar rekonsiiasi bisa terjadi. Stop provokasi, terima kenyataan. Apapun hasil sidang gugatan PHPU di MK  semua pihak harus menerima, sudah waktunya move on, mau rekonsiliasi atau tidak ya terserah.

Sumber.

Kamus besar bahasa Indonesia