Dari 5 tahun masa Pemerintahan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, satu-satunya hasil kerja nyatanya yang paling bisa saya rasakan adalah fasilitas bagi pejalan kaki meski itu masih terbatas di kawasan-kawasan utama Ibukota seperti Jalan Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka Barat, dan Selatan, sebagian Cikini, Kemang, Kramat Raya, dan Seputaran Lapangan Banteng.
Beberapa fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dibuat lumayan oke dan instagramable seperti JPO Phinisi di depan Komplek Gedung Perkantoran World Trade Centre (WTC) Sudirman.
Kemudian, ada JPO keren di depan kompleks Olahraga Gelora Bung Karno dan beberapa lainnya di kawasan Bisnis Jakarta seperti di Pasar Senen.
Bagi saya, berjalan kaki merupakan kebiasaan yang dilakukan semenjak masa kecil, jika tak benar-benar jauh dan bisa ditempuh dalam waktu tak lebih dari 15 hingga 20 menit saya lebih memilih menggunakan sepasang kaki yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk menempuhnya.
Nah, kesulitan saya saat ingin melakukannya, adalah pedestrian salah satu fasilitas utama bagi pejalan kaki yang kurang bersahabat di hampir setiap kota yang pernah saya tinggali dan lewati.
Dibeberapa tempat, pedestrian memang dibuat lebar, sayangnya kerap dipergunakan tak sesuai peruntukan bahkan para pemotor tak jengah atau merasa bersalah merebut wilayah yurisdiksi milik pejalan kaki dengan mengatasnamakan jalan pintas, melawan arah atau untuk sekedar menghindari kemacetan.
Apabila ada pejalan kaki yang berani menegurnya, malah galakan mereka, padahal jelas dan terang mereka lah yang bersalah.
Nah, meskipun masih jauh dari sempurna, tetapi untuk  fasilitas bagi pejalan kaki saya harus mengakui bahwa Anies Baswedan yang hari ini Minggu 16 Oktober 2022 mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta meninggalkan legacy yang cukup baik.
Di luar fasilitas bagi pejalan kaki, sebagai warga yang setiap hari beraktifitas di Jakarta, saya tak merasakan hasil kerja Anies yang lain secara langsung.
Dalam hal administrasi kependudukan misalnya, ya begitu-begitu saja kalau tidak mau disebut tak lebih baik dari hasil kerja Gubernur DKI sebelum-sebelumnya.
Rumah DP 0 rupiah pun, diselesaikan tak sesuai janji kampanye-nya hanya sekedar agar tak terlihat benar-benar tidak dikerjakan.
