Sebenarnya hal ini adalah konsekuensi logis dari pengenaan fee layanan transaksi keuangan yang dilakukan oleh institusi keuangan terhadap nasabahnya.
Mengingat  fee ini menjadi komponen pendapatan bagi institusi keuangan tersebut yang sangat wajar terkena PPN.
Menurut saya yang menjadi tidak wajar adalah jika PPN tersebut mesti ditanggung oleh nasabah. Lantaran pengenaan  fee untuk setiap isi ulang e money atau e-wallet saja sebenarnya sudah aneh.
Apalagi di tengah gencarnya sosialisaai cashless society oleh pemerintah untuk mengurangi pemakaian uang tunai.Â
Sangat jelas ini paradoks dari sebuah kebijakan, disatu sisi Pemerintah dan Bank Indonesia gencar mendorong penggunaan uang elektronik, tapi di sisi lain masyarakat harus menanggung biaya dari tata kelola uang elektronik tersebut dan kini dipajaki pula, yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah dan institusi keuangan.
Lamun ceuk bahasa sunda mah katurug katutuh, atau sudah jatuh tertimpa tangga pula, gitu lah kira-kira peribahasa dalam bahasa Indonesianya.
Makanya wajar kemudian masyarakat berteriak, jangan-jangan "Cashless Society" yang dikampanyekan begitu gencar ini hanya akal-akalan Pemerintah, Bank Indonesia, dan institusi keuangan untuk memeras masyarakat saja demi keuntungan mereka sendiri, bukan untuk kemudahan dan keamanan transaksi seperti yang digembar-gemborkan selama ini.
Kenapa saya menyalahkan Pemerintah dan BI serta keserakahan bank-bank besar nasional swasta maupun milik negara, karena mereka lah yang membuat aturan pengenaan fee dalam setiap transaksi isi ulang uang elektronik ini.
Aturannya yang tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.
Seperti dilansir Kompas.com, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa biaya top up uang elektronik off us atau lintas bank dan institusi keuangan yang diijinkan menyelenggarakan uang elektronik dengan nilai transaksi maksimal Rp. 200.000 adalahl sebesar-sebesarnya Rp. 1.500 per transaksi.
