Hingga tahun 2021 dana haji yang dikelola oleh BPKH berjumlah Rp.151 triliun, yang sebagian diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan syariah yang aman dan memiliki imbal hasil menarik.
Jadi setiap setoran awal calon jemaah haji untuk mendapatkan porsi haji melalui 30 bank syariah yang telah ditunjuk pemerintah yang sebesar Rp.25 juta akan disetorkan langsung oleh bank penerima ke rekening milik BPKH.
Nah, uang inilah kemudian dikelola oleh BPKH, hasil pengelolaan uang jamaah tersebut nantinya akan dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk subsidi pada saat calon jamaah melaksanakan ibadah haji.
Tanpa subsidi, ongkos perjalanan haji reguler yang harus ditanggung jamaah haji Indonesia berkisar antara Rp. 70 juta-75 juta per jamaah.
Padahal ongkos perjalanan haji reguler yang dibayarkan jamaah berkisar antara Rp.35 juta hingga Rp.45 juta per jamaah.
Artinya lebih dari setengahnya ongkos perjalanan haji itu disubsidi oleh hasil dari investasi yang dikelola oleh BPKH.
Menurut salah satu anggota Dewan Pengawas BPKH Muhammad Akhyar Adenan pada pelaksanaan haji 2019, BPKH mengeluarkan dana haji hingga Rp. 8 triliun yang setengahnya berupa subsidi .
Jadi agak aneh juga ketika pembatalan haji tahun ini yang jelas-jelas karena pandemi Covid-19, isunya digoreng begitu rupa dan dikaitkan dengan pengelolaan dana haji.
Bagi calon jemaah haji yang memperoleh jatah tahun ini dan sudah membayar lunas BPIH-nya, karena dibatalkan bisa mengambil kembali dana pelunasan BPIH-nya, kok.
Mereka yang sudah terdaftar tahun ini dan tahun 2020 akan diberangkatkan tahun 2022 nanti, jika perjalanan haji memungkinkan untuk dilaksanakan.
Jadi bagi masyarakat tak perlu resah dana haji itu aman dan terkelola dengan baik, tak perlu mendengar isu-isu dari orang-orang yang tak bertanggungjawab.
Jika merasa perlu tanyakan langsung pada lembaga yang memiliki kompetensi seperti Kementerian Agana atau BPKH.
