Makanya tak heran jika Nurdin Abdullah di asosiasikan dengan PDIP, karena ia memang kader PDIP meskipun menurut Nurdin ia belum memiliki KTA.
"Belum ada KTA-nya. Bajunya sudah merah, kan almamater Unhas juga merah. Tapi belum ada lambang banteng. Kita kerja aja dulu," kata Nurdin Abdullah beberapa waktu lalu, seperti yang dilansir Tribunnews.com.
Nah, inilah yang berpotensi menjadi masalah bagi PDIP, Kasus dugaan korupsi Nurdin ini seharusnya ditangkap sebagai sinyal bahaya oleh PDIP.
Sepanjang 6 bulan terakhir ini, ada 5 orang kader PDIP yang dicokok KPK atas dugaan tindakan pidana korupsi.
Pertama, Andreu Misantamerupakan mantan calon legislatif PDIP. Andreu juga dikenal sebagai salah satu eks Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Diketahui bahwa ia menyerahkan diri ke KPK karena diduga terlibat dalam praktik suap eksportasi benih lobster alias Benur.
Kedua, Wenny Bukamo mantan Bupati Banggai Laut, dicokok KPK lantaran kasus suap sejumlah proyek di Kabupaten yang dipimpinnya tersebut.
Ketiga, Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial yang diduga menerima suap untuk pengadaan barang untuk kebutuhan bansos Covid-19.
Ada kemungkinan kasus ini meluas dan berpotensi menambah jumlah kader PDIP yang terlibat dalam kasus bansos ini.
Keempat Walikota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna yang diduga terlibat kasus suap pembangunan rumah sakit di Cimahi.
Dan terakhir ya, Nurdin Abdullah ini atas kasus suap proyek di Pemprov Sulsel.
