Aksi demonstrasi menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus bergulir walaupun tidak semasif aksi demonstrasi hari Kamis (08/10/20) pekan lalu.
Aksi sporadis dalam jumlah demonstran terbatas terjadi dibeberapa daerah di hampir seluruh Indonesia. Sepanjang aksi unjuk rasa itu berlangsung damai dan menaati aturan protokol kesehatan tak ada masalah, karena menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang.
Menjadi masalah besar tatkala aksi unjuk rasa itu harus diimbuhi anarkisme seperti yang terjadi Kamis lalu tersebut.
Untuk perkara tersebut pemerintah dan aparat keamanan kini tengah menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya hingga aksi yang seharusnya tertib itu berakhir rusuh dan sekelompok pengunjuk rasa yang oleh sejumlah pihak disebut "free rider" menggunakan kesempatan itu untuk melakukan vandalisme dan bertindak anarkis dengan menghancurkan berbagai fasilitas umum diberbagai kota termasuk Ibukota Jakarta.
Selain itu, jika kita amati nyaris setiap aksi demonstrasi yang berbau politik itu selalu ada selipan tuntutan yang meminta Presiden Jokowi turun dari jabatannya sebagai Presiden.
Meskipun sebenarnya agenda tuntutan resmi dari pihak peserta aksi unjuk rasa tak ada yang meminta itu, tapi spanduk atau orasi dari para demonstran acap kali menyempatkan diri menuntut Jokowi mundur.
Paling tidak hal itu dilakukan dalam 3 aksi unjuk rasa besar yang belakangan terjadi. Saat penolakan revisi UU KPK Oktober 2019 lalu, reaksi atas pelakukan diskriminatif terhadap masyarakat Papua di Malang hingga penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila pada Juni 2020.
Dalam rangkaian aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK yang kemudian arahnya dibelokan menjadi berbagai hal termasuk menyinggung perlakukan diskriminatif  terhadap mahasiswa asal Papua.yang sempat terjadi di Malang pada Sabtu (28/09/2019) tahun lalu,Â
Aksi demo yang dilakukan oleh Alumni 212 itu meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI.
Orator demo saat itu berbicara bahwa banyak masalah yang lahir dari rezim Jokowi, ia tak.mampu menyelesaikan konflik Papua hingga ia minta DPR utk tak meloloskan UU KPK saat itu.
"Harusnya malu, STM sudah turun, jangan-jangan besok diturunin sama anak SD, betul? Eh terhormat mundur daripada diturunkan sama anak SD, Saudara-saudara. Lebih baik kau mundur daripada dimundurkan sama anak STM, Saudara. Terhormat mundur daripada dimundurkan sama mahasiswa," kata orator tersebut di mobil komando, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, seperti dilansir Detik.Com
Kemudian saat aksi demo menolak RUU HIP pada Jumat (26/07/20) kelompok yang sama  PA 212, FPI dan GNPF Ulama yang tergabung dalam Masyarakat anti Komunis kembali menyerukan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Istimewa untuk memberhentikan Jokowi sebagai Presiden.
Mereka menganggap RUU HIP itu dinisiasi oleh Jokowi selaku wakil tertinggi dari pemerintah, padahal menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian inisiasi dari RUU HIP itu dari DPR.
